Monday, July 22, 2019
Home News KNCI Menyatakan Sikap Soal Pemblokiran Total dan Registrasi Satu Nik

KNCI Menyatakan Sikap Soal Pemblokiran Total dan Registrasi Satu Nik

-

Jakarta,Selular.ID-Kesatuan Niaga Celulluler Indonesia (KNCI) menanggapi
aturan pembatasan registrasi satu NIK hanya tiga kartu perdana, dan pemblokiran total yang sudah dikeluarkan oleh Kemenkominfo.

Melalui pesan singkat Qutni Tysari, ketua Umun KNCI menjelaskan, bahwa hal tersebut telah menjadi pembahasan dan tuntutan panjang KNCI sejak bulan Juli 2017, dan tidak menghasilkan apapun.

“Bahkan janji Kemkominfo pada tanggal 07 Nov 2017 dan juga pada Aksi 02 April 2018 untuk menyelenggarakan sistem registrasi di outlet sebagai solusi, juga tidak terealisasi sampai hari ini,”ujar Qutni, dalam keterangan resminya.

Terkait dengan pemberitaan mengenai batas waktu registrasi dan pemblokiran total (30 April 2018)  yang menyatakan sampai batas tengah malam (30 April) nomor yang belum diregistrasi akan hangus, KNCi pun mengambil sikap.

Sikap yang diambil KNCI ada 6, berikut isi tuntutannya.

1. Bahwa seluruh kartu perdana aktif (pola lama) yang belum diregistrasi (karena memang tidak bisa diregistrasi
sebab terbentur jumlah registrasi mandiri) milik outlet tidak boleh dihanguskan.

2. Kartu perdana milik kami ini kami beli sesuai dengan kebijakan Operator, mekanisme pasar, dan dalam jual beli
yang sah dan legal, oleh sebab itu pemerintah (Kemkominfo / BRTI) dan Operator jangan sewenang -wenang
melakukan penghangusan. Kami terima sementara pemblokiran total dengan syarat tetap bisa diisi ulang dan bisa  melakukan cek pulsa atau masa aktif;

3. Pemerintah (Kemkominfo / BRTI) dan Operator, maksimal tanggal 04 Mei 2018, harus merealisasikan sistem registrasi di outlet (sesuai dengan kesepakatan 02 April 2018 dan Surat Ketetapan BRTI No 02) yang mana tidak
ada batasan jumlah registrasi dalam sistem tersebut.

4. Tetap dalam kerangka kami mendukung registrasi dengan NIK dan Nomor KK yang valid, tetapi tegas menolak pembatasan registrasi mandiri 1 NIK untuk 3 kartu perdana;

5. Pembatasan registrasi mandiri 1 NIK 3 kartu perdana tidak hanya mematikan outlet selaku UMKM, tetapi juga
merugikan masyarakat dalam mendapatkan layanan telekomunikasi yang murah dan berkualitas;

6. Apabila tuntutan yang merupakan hak kami ini serta juga janji dan kesepakatan Kemkominfo dengan kami mulai dari 07 November 2017 hingga 02 April 2018, tidak juga dipenuhi, maka kami akan terus memperjuangkan hak
kami, baik melalui unjuk rasa atau lainnya, termasuk juga langkah-langkah hukum.

Latest