Jakarta, Selular.ID – Konsultasi publik terkait lelang frekuensi sudah ditutup. Namun pemerintah belum mau mengumbar hasil yang didapat konsultasi publik yang digelar pada 22 Februari 2017 sampai 5 Maret 2017 tersebut.
Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika, melempar hasil konsultasi publik ini ke pihak Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).
“Waduh saya belum tahu (hasil konsultasi publik). Tanya saja Pak Ismail (Dirjen SDPPI, ed),” kata Rudiantara, saat ditemui wartawan, baru-baru ini.
Untuk diketahui, konsultasi publik ini diselenggarakan untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat. Salah satu masukan yang diterima yakni mengenai peserta yang boleh mengikuti lelang. Nantinya, masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi regulator.
Kendati telah menyelesaikan konsultasi publik, Ia menjelaskan, hasilnya kemungkinan tak akan merubah banyak dalam membuat ketentuan lelang frekuensi. Rencana lelang frekuensi oleh pemerintah di frekuensi 2,1GHz dan 2,3GHz tak akan banyak berpengaruh.
“Saya belum tahu hasil konsultasi publik, tapi tetap schedule-nya pertengahan tahun tendernya. Tetap saya yang tanda tangan,” katanya. Meski nantinya sudah merampungkan konsultasi publik, Rudi menargetkan di bulan Mei sudah bisa menandatangani hasilnya untuk dijadikan payung hukum lelang frekuensi.
“Sebagai menteri saya yang tanda tangan. Rencananya bulan Mei, on my birthday,” ucapnya sembari tertawa.
Rudiantara menegaskan rencana lelang frekuensi 2,1GHz dan 2,3GHz untuk mengatasi permasalahan kapasitas yang kerap dikeluhkan operator di kota-kota besar.
“Kita tolong operator yang punya permasalahan congest di kota-kota besar. Sekarang coba saja 4G di beberapa wilayah Jakarta sudah lelet. 4G itu harusnya rata-rata 7Mbps berdasarkan survei, tapi sekarang berapa coba. Nanti kalau ditambah 2,1GHz dan 2,3GHz akan naik lagi (kecepatannya),” pungkas Rudiantara.
