Jakarta, Selular.ID – Menjelang aksi demo hari ini (4/11/206) pemerintah melalui Kementerian Kominfo melakukan pemblokiran beberapa situs yang ditengarai terkait aksi tersebut. Obyektifitas pemerintah atas tindakan tersebut pun dipertanyakan.
Menurut Heru Sutadi, pengamat ICT (information and communication technology), pemblokiran itu harus menjunjung asas akuntabilitas, transparansi dan bersifat non-diskriminasi.
Akuntabilitas maksudnya harus dapat dipertanggungjawabkan mengapa situs tersebut diblokir. Jelaskan pada publik satu per satu alasannya untuk masing-masing situs dan perdebatan apa saja yang terjadi di Tim Panel.
Transparansi artinya disampaikan ke publik secara terbuka dan tidak diam-diam.
Sementara non diskriminasi adalah situs apapun dan dari kelompok manapun, yang misal mengedepankan isu SARA dan provokatif harus diperlakukan sama, kalau diblokir ya semua diblokir.
“Maaf ya, kalau saya melihat, pemblokiran ini dari satu kubu saja. Yang jadi pertanyaan, apakah tidak ada pendukungnya yang tidak menggunakann isu SARA dan provokatif? Saya yakin tidak seperti itu” ujar Heru. Lebih lanjut dia mengatakan, dari pantauan terlihat, situs-situs yang digunakan untuk provokasi dari pihak yang berseberangan juga banyak, sehingga harusnya ada juga yang diblokir.
Yang juga jadi pertanyaan Heru, apakah pemblokiran dibahas di Tim Panel sesuai kesepakatan di awal?
“Sebab tidak ada pemberitaan mengenai rapat tim panel membahas masalah ini dalam minggu ini” ungkapnya.
