Sunday, October 25, 2020
Home News Ini Respon Dirjen Baru Saat Disinggung Kewajiban Data Center Perusahaan Asing

Ini Respon Dirjen Baru Saat Disinggung Kewajiban Data Center Perusahaan Asing

-

datacenter di indonesiaJakarta, Selular.ID – Persoalan data center, menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi jajaran pejabat baru di lingkungan Kementrian Komunikasi dan Informatika.

Terkait persoalan tersebut, Samuel A. Pengerapan, Direktur Jenderal (Dirjen) Aplikasi Informatika (APTIKA), yang baru menerangkan, jika saat ini dirinya belum bisa berbicara banyak perihal masalah data center. “Santai dulu, Saya baru saja dilantik jadi belum bisa berbicara banyak,” tuturnya.

Samuel melanjutkan, pihaknya ingin mempelajari terlebih dahulu persoalan data center. “Nanti saya kaji dulu. Intinya aturan yang merujuk ke persoalan itu masih akan tetap ada,” ujarnya kepada awak media.

“Data Center itu kan bukan hanya bangunan saja, listriknya bagaimana. 1 Data Center itu bisa berapa puluh MW. Ini kan baru wacana, makanya nanti saya kaji dulu,” tambahnya.

Masalah data center sendiri mencuat, tidak lepas dari pernyataan Rudiantara, Menteri Telekomunikasi dan Informatika yang mengindikasikan, ingin melonggarkan aturan perusahaan asing untuk menempatkan data centernya di Indonesia.

Rudiantara sendiri sudah membantah, jika dirinya menyatakan, tidak mewajibkan perusahaan asing membangun data center di Indonesia.

“Saya gak pernah ngomong itu tidak wajib. Siapa yang bilang? Begini, regulasi itu harus applicable dan enforceable. Artinya regulasi harus bisa dilakukan dan enforceable artinya kalau tidak bisa diterapkan itu karena apa dan harus ada sanksi. Itu baru regulasi bagus,” jelasnya.

Sebagai info, aturan data center itu merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2012 tentang Transaksi Elektronik pasal 17 Ayat 2.

Dalam aturan itu menyebutkan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya.

Latest