Jakarta, Selular.ID – Dalam beberapa bulan terakhir, industri selular tengah panas dingin. Puncaknya terjadi pada 2 Agustus lalu, saat Menkominfo Rudiantara menetapkan biaya interkoneksi baru yang turun rata-rata 26% untuk berbagai skenario panggilan.
Alih-alih membuat pasar menjadi kondusif, revisi interkoneksi itu malah membelah operator dalam dua kubu. Telkom Group dengan tegas menolak keputusan itu karena diklaim berpotensi menimbulkan kerugian hingga Rp 50 trilyun dalam lima tahun ke depan. Sementara semua operator lain, solid mendukung langkah pemerintah karena dinilai membantu kinerja mereka yang selama ini sulit melawan dominasi Telkomsel, terutama daerah-daerah di luar Jawa.
Polemik pun meluas dengan keterlibatan DPR yang menyuarakan keprihatinan terhadap persoalan ini. DPR bahkan sudah menggelar RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Menkominfo dan para petinggi operator pada 23 dan 24 Agustus 2016 lalu. RDP susulan rencananya akan kembali digelar dengan agenda yang lebih luas mencakup modern lisencing. Namun untuk sementara waktu, Komisi 1 meminta penerapan interkoneksi oleh pemerintah dapat ditunda untuk dicari penyelesaian yang bersifat win-win.
Thomas Jul, Presiden Direktur Ericsson Indonesia, menilai bahwa polemik interkoneksi merupakan dinamika yang biasa terjadi dalam suatu negara. Persaingan adalah hal yang wajar dan memicu semua operator untuk berorientasi pada kepuasan pelanggan.
“Persoalannya jumlah operator di Indonesia saat ini masih terbilang cukup banyak. Hal ini secara otomatis mempersempit ruang untuk tumbuh”, ujar pria yang hobi bersepeda ini.
Menurut Jul, jumlah operator yang surplus dalam waktu tertentu memang mendorong penetrasi pengguna lebih cepat. Namun dalam jangka panjang membuat industri menjadi tidak sehat karena revenue yang terbatas akibat pasar yang telah jenuh (saturated). Layanan data memang akan menjadi masa depan operator, namun memperlukan investasi tambahan. Alhasil, agar kembali sehat memang diperlukan stimulus melalui berbagai kebijakan dan juga konsolidasi operator. Disinilah peran pemerintah diperlukan agar kompetisi antar operator tetap dalam koridor yang ada.
Terlepas dari polemik yang saat ini masih terus berkembang, Jul yang menjadi Presdir Ericsson Indonesia sejak Desember 2014, meminta agar pemerintah tetap fokus pada agenda utama, yakni pengembangan ekonomi digital. Pasalnya, dengan bonus demografi yang melimpah yakni lebih dari 250 juta penduduk, Indonesia adalah pasar yang sangat potensial.
Di sisi lain, meski infrastruktur masih belum merata, pembangunan jaringan broadband, sudah mulai meyebar di berbagai kota di Indonesia. Hal ini kelak akan mendorong tumbuhnya masyarakat yang saling terhubung(network society) lebih cepat.
“Kemunculan teknologi seluler seperti 4G dan nantinya 5G memang dibutuhkan karena membawa manfaat besar bagi masyarakat. Koneksi lebih cepat akan membantu perekonomian serta memudahkan kehidupan warga”.
Sejatinya, Jul menilai fenomena berbagai aplikasi popular yang bersifat orisinal seperti Go Jek, membuktikan bahwa teknologi selular dapat menjadi inspirasi bagi siapa pun yang tergerak menjadikan aplikasi dan konten sebagai kunci perubahan dalam masyarakat.
Itu sebabnya, Jul menilai bahwa visi Presiden Jokowi tentang digital economy sudah sangat tepat. Dalam satu kesempatan, Jokowi mengungkapkan saat ini potensi digital economy Indonesia kurang lebih US$ 13 juta. Lima tahun ke depan berpotensi menjadi US$ 130 juta. Sebuah potensi yang besar sekali, jangan sampai diambil oleh orang lain, imbuh Jul.
Dengan segala potensi yang ada, Jul menegaskan bahwa Indonesia memang wajib menjadikan ICT sebagai basis pertumbuhan. Ia pun merujuk pada kajian Ericsson Mobility Report pada 2011, dimana setiap pertumbuhan 10 persen jaringan broadband memberikan tambahan pertumbuhan GDP sebesar 1 persen. Sedangkan setiap penambahan 1.000 pengguna broadband menambah lapangan pekerjaan untuk 80 orang. Selain itu jaringan broadband akan memberikan efesiensi ke seluruh sektor perekonomian sebesar 0,5-1,5 persen.
“So, tetap semangat dan terus bersinergi!”, pungkas Jul.
