Jakarta, Selular.ID – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan memanggil menteri Komunikasi dan Informatika RI untuk memberikan penjelasan atas kebijakan yang akan dilakukannya terkait rencana penurunan tarif interkoneksi operator selular Indonesia.
Rencana pemanggilan ini dilakukan Parlemen seperti dikatakan Hanafi Rais, anggota Komisi I DPR RI dikarenakan pada saat rapat kerja (raker) beberapa hari lalu Menkominfo RI, Rudiantara terkesan menghindar ketika ditanyakan mengenai rencana penurunan tarif interkoneksi dan network sharing.
“Menkominfo seperti menghindar ketika kami tanyakan mengenai dua hal, yakni mengenai rencana regulasi network sharing dan biaya interkoneksi. Ketika ditanyakan, pak Menteri jawabannya, kok DPR tau. Jawabannya sangat lucu dan membuat kita semakin curiga, kenapa Menkominfo tidak mejawab seperti raker sebelumnya,” ungkap Hanafi saat ditemui Selular.ID.
Permintaan penjelasan ini menurut Hanafi perlu dilakukan mengingat industri telekomunikasi selama ini memberikan kontribusi pendapatan negara yang sangat besar. DPR menurutnya harus cermat menghadapi perkembangan ini jangan sampai menciptakan kebijakan yang tidak kondusif untuk memberikan kontribusi yang lebih di masa mendatang.
Rudiantara dikatakan Hanafi memang berangkat dari profesional, bahkan sebagai salah satu founding father salah satu operator. Ketika menjadi menteri, DPR memandang visinya seharusnya sebagai negarawan, bukan lagi memihak pada salah satu operator. Mau tidak mau DPR melihatnya sisi politis dalam membuat regulasi.
Interkoneksi ini sebenarnya lumrah, hanya saja menurut Hanafi harus dijelaskan secara fair. “Kami mendengar dari berbagai macam sumber berita, rencana perubahan interkoneksi ini terlalu memihak salah satu operator telko dan tidak menciptakan level playing field yang semestinya. Sehingga itu yang ingin kita pertanyakan. Ingin mendengar langsung dari Menkominfo,” ujarnya.
Sebelum membuat regulasi, menurut politisi dari PAN ini sebaiknya semua stakeholder dilibatkan. Komisi ini menyoroti kebijakannya bukan bisnisnya, untuk itu harus dipaparkan dulu selama ini biaya interkoneksi pengelolaannya bagaimana.
“Saya memahami apa yang dilakukan Menkominfo untuk mempercepat efisiensi dan mencegah kegagalan pasar, tapi jangan membuat regulasi yang dalam jangka panjang akan memperburuk kondisi yang dianggap buruk sekarang ini,” pungkasnya.
