Sunday, October 20, 2019
Home Kabar Redaksi Setahun Menjabat, Apa Saja Pencapaian Menkominfo? (Bag.1)

Setahun Menjabat, Apa Saja Pencapaian Menkominfo? (Bag.1)

-

Rudiantara, Menkominfo RI
Rudiantara, Menkominfo RI

Jakarta, Selular.ID – Tepat satu pekan usai pelantikan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2014, Joko Widodo melantik 34 Menteri Kabinet Kerja, salah satunya Rudiantara sebagai nahkoda Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bagaimana hasil rapor kepemimpinan pria yang akrab disapa Chief RA? Apa saja prestasi Kemenkominfo setahun ini? Berikut uraiannya.

Secara garis besar, pencapaian Kemkominfo terbagi dalam tiga bidang, yaitu Kemandirian Nasional, Kedaulatan Negara, dan Reformasi Birokrasi. Di bagian pertama ini, Selular.ID akan membahas prestasi yang ditorehkan Rudiantara di bidang Kemandirian Nasional.

Kemandirian Nasional

Terdapat enam poin yang telah dicapai Kominfo dalam upaya meningkatkan kemandirian nasional. Mulai dari penyusunan roadmap e-commerce, kemudian penataan registrasi kartu prabayar, sertifikasi SDM di bidang kominfo, literasi TIK bagi kalangan wanita, anak-anak, dan disablitas, pemberdayaan TIK untuk kalangan usaha, serta penerapan kebijakan TKDN (tingkat kandungan dalam negeri).

Mari kita telaah satu per satu. Di industri e-commerce, menjamurnya toko online dalam dua tahun terakhir tentu “memaksa” pemerintah untuk turut andil dalam mendampingi para pelaku di dalamnya yang mayoritas penggiat UKM. Sektor seksi ini mulai dianggap serius pemerintah melalui penyusunan roadmap (peta jalan) e-commerce nasional di bulan Februari silam. Meski hingga kini belum selesai dirumuskan, Menkominfo menjanjikan sebelum akhirtahun ini roadmap tersebut sudah selesai. Bersama penyusunan roadmap ini, Kominfo juga tengah menggodok sebuah National Payment Gateway yang akan memudahkan setiap masyarakat bertransaksi online.

Pada poin kedua kemandirian nasional juga terkait penertiban registasi kartu prabayar. Seperti diketahui, aktivasi kartu prabayar selama ini bisa dilakukan sendiri oleh pengguna. Ditambah semakin murahnya kartu perdana, ternyata membuat beberapa oknum yang menyalahgunakan nomor tersebut untuk kepentingan negatif seperti mengedarkan pesan singkat (SMS) penipuan  atau SMS spam ke pengguna ponsel. Maka dari itu, Kominfo membuat kebijakan baru, mulai 15 Desember 2015, pembelian kartu SIM baru harus disertai dengan Kartu Tanda Pengenal (KTP). Kebijakan ini sudah disepakati oleh semua penyelenggara telekomunikasi selular untuk menata kelola registrasi kartu prabayar yang wajib dilakukan secara nasional.

Ketiga, dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, Kominfo memfasilitasi Sertifikasi Kompetensi berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang bertujuan membantu angkatan kerja muda, khususnya lulusan SMK dan Diploma Bidang TIK dalam memperoleh sertifikasi keahlian. Sampai pada akhir Oktober 2015, Kominfo telah memfasilitasi 7.690 orang berikut pelatihan dan bimbingan teknis.

Bukan hanya untuk murid dan mahasiswa, awal Oktober ini, Pusat Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi Balitbang SDM Kominfo juga memfasilitasi sertifikasi kompetisi berbasis SKKNI bidang informatika bagi kalangan wanita, anak-anak, dan komunitas penyandang disabilitas. Sebanyak 3.771 peserta berpatisipasi dalam program ini (per Oktober 2015). Adapun standar kompetensi TIK sesuai SKKNI mencakup operator/programmer/jaringan komputer, computer technical support, multimedia, dan desain grafis.

Kominfo-Kemandirian-NasionaSelain sertifikasi dan literasi, Kemkominfo juga mengadakan program pemberdayaan TIK. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk pemanfaatan TIK bagi masyarakat umum dan pelaku usaha ini telah diikuti oleh 1.716 peserta yang mencakup e-literasi, e-learning, dan e-earning.

Terakhir, pemerintah mensahkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 27 Tahun 2015 tentang TKDN (tingkat kandungan dalam negeri) untuk produk ponsel 4G LTE FDD, yaitu diterapkannya persyaratan 30% untuk subscriber Station (SS) dan 40% Base Station (BS). Langkah ini ditempuh guna membangun industri dan infrastruktur Indonesia secara mandiri. Penggunaan produk dalam negeri sangat potensial untuk menguatkan struktur industri manufaktur. Dengan demikian, bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

Latest