Subsidi Bagi Pengembang Aplikasi Bukan Solusi Terbaik

Oleh Andri Yadi, CEO PT Dycode Cominfotech Development

Ilustrasi aplikasi (Foto: beinggeeks.com)
Ilustrasi aplikasi (Foto: beinggeeks.com)

Pemerintah berinisiatif membentuk Badan Ekonomi Kreatif (BEK) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di industri kreatif. Salah satu objek dari inisiatif ini yaitu para pengembang aplikasi dan game dalam negeri. Bahkan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (BEK), Triawan Munaf, berencana akan membuat skema pemberian subsidi bagi pengembang aplikasi dalam negeri. Program ini ditujukan untuk menggenjot perkembangan industri game dan aplikasi (mobile) di Indonesia.

Secara umum para pengembang aplikasi selalu “mengamini” setiap program pemerintah untuk mendukung pengembang aplikasi lokal. Dalam arti, kita menyambut baik rencana itu. Namun di sisi lain kita juga tidak terlalu berharap banyak akan kesuksesan, ketepatan, dan kontinuitas implementasinya.

Pada dasarnya industri mobile application development, dan software development secara umum, sudah “bisa” berkembang sejauh ini tanpa dukungan yang berarti dari pemerintah. Jadi kalaupun program tersebut gagal, we’ll survive. Kalaupun berhasil dan tepat guna, it would be very very helpful.

Menurut saya, ada beberapa substansi masalah yang dihadapi industri mobile application development, dan software development saat ini: Pertama masalah pajak. Berkaca dari negara tetangga Singapore, startup akan dibebaskan pajak sampai pada suatu nilai revenue tertentu. Kalau ini bisa diterapkan di Indonesia, akan luar biasa ngebantu. Seperti yang kita tahu, sebagian besar startups di Indonesia memulai usahanya dengan modal sendiri, dan bootstrapping dari usaha yang lain (misalnya project-based). Profit dari revenue yang didapat biasanya akan dijadikan modal untuk next iteration dari product development and marketing. Kalau belum apa-apa sudah dipajakin, ya cukup memberatkan.

Permasalahan yang kedua yaitu akses modal. Beberapa sumber investasi saat ini adalah program inkubasi dan akselerasi (misalnya Telkom Digital Valley), serta venture capital, yang kebanykan di-backing oleh perusahaan asing. Berkaca lagi dari Singapore, pemerintahnya sangat aktif memberikan pemodalan untuk startup. BUMN-nya, Singtel misalnya, sangat aktif melakukan investasi di startup lewat beberapa program, misalnya Innov8. Tapi BUMN di Indonesia belum signifikan melakukan hal yang sama. Telkom sendiri lewat program inkubasinya hanya memberikan seed funding bagi very early startup. Bagi startup yang ready to market, setahu saya belum ada.

Investor lokal, terutama angel investor atau yang perorangan, sangat minim Indonesia. Mungkin root cause-nya adalah encouragement dan publikasi dari pemerintah tentang adanya potensi berinvestasi di ekonomi kreatif. Seperti yang kita tahu, investor lokasi masih lebih suka berinvestasi di properti, kuliner, hotel, dan physical infrastructure lainnya.

Belakangan saya baca bahwa pemerintahan Jokowi akan membatasi investasi perusahaan asing terhadap startup di Indonesia. Kalau benar adanya, itu sungguh bodoh. Sudahlah pemerintah tidak bisa melakukan investasi secara langsung atau lewat BUMN atau jalur lainnya, tapi setidaknya harus bisa mendukung iklim investasi.

Masalah ketiga yaitu terkati sumber daya manusia. Kita tahu kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di industri ini masih menjadi tantangan besar. Gap antara lulusan IT dan jurusan terkait dengan kebutuhan industri masih tinggi. Secara umum, perlu waktu 6 bulan – 1 tahun buat perusahaan untuk mendidik dan men-training real world practises sampai sumber daya manusia benar-benar bisa bekerja dengan tim dan produktif secara baik.

Kembali ke perihal subsidi, pada dasaranya saya sambut dengan baik. Tapi bukan itu akar permasalahannya. Masalah lain adalah mekanisme distribusi subsidi itu sendiri. Bagaimana cara untuk mendapatkan subsidi itu? Siapa yang berhak mendapatkannya dan apa syaratnya? Jangan sampai hanya yang “dekat” dengan penguasa saja yang dapat dengan mudah.

Skema penerapan subsidi menurut saya bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Skema tidak langsung misalnya dengan mensubsidi pajak, alias melakukan reduksi , bahkan eksklusi pajak berdasarkan total revenue per tahun, bukan berdasarkan lamanya perusahaan.

Reduksi atau eksklusi pajak juga bisa dilakukan terhadap uang investasi dari investor. It’s not startup’s money after all, it’s somebody’s money, and that somebody is most likely already paying her/his taxes. Dan uang investasi tersebut adalah blood stream dari keberlanjutan startup. Masa’ iya, life support dari startup harus dipajakin juga ?

Sementara skema subsidi langsung, seperti saya katakana sebelumnya, seperti halnya segala jenis subsidi di negara ini, banyak tantangan dalam distribusinya. Sejujurnya, saat ini saya belum terpikir cara yang paling ideal dan bulletproof untuk itu.

Catatan redaksi:
Artikel ini sebelumnya telah dipublikasikan di Majalah Selular Edisi Maret 2015.