Selular.id – Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Ismail, memastikan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementeriannya tidak akan berbenturan dengan Kantor Staf Presiden (KSP) maupun Badan Komunikasi Pemerintah (BKP).
Pernyataan ini disampaikan dalam konteks penguatan sinergi antarlembaga di bawah Kabinet Merah Putih untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.
Ismail menegaskan bahwa seluruh kementerian dan lembaga pemerintah dituntut untuk memperkuat kolaborasi.
“Saya setuju sekali bahwa semua kementerian atau institusi itu melakukan review agar sinergi dan kolaborasi itu berjalan dengan baik, tidak terjadi tumpang tindih,” ujarnya di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).
Ia menekankan pentingnya setiap penyelenggara negara memahami tupoksi masing-masing.
Meski mengakui adanya banyak irisan antar-kementerian, Ismail menilai koordinasi menjadi kunci efektivitas pemerintahan. “Hampir semua kementerian/lembaga itu punya irisan sebenarnya. Ada area yang harus didiskusikan, disinergikan,” tuturnya.
Komdigi secara rutin melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan kementerian dan lembaga lain.
Langkah ini menjadi mekanisme strategis untuk menghindari duplikasi program dan memastikan distribusi sumber daya manusia (SDM) tetap efisien.
“Kami juga di sini banyak melakukan penanda tanganan MoU antara kementerian/lembaga untuk konteks untuk melakukan sinergi atau menghindarkan duplikasi, tumpang tindih, dan sebagainya. Karena kalau ada seperti itu, itu membuat terjadinya pemborosan karena ditangani dengan sumber daya berlebih,” jelas Ismail.
Sinergi Digital Pemerintah
Upaya sinergi antarlembaga ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mempercepat transformasi digital. Seperti yang tercermin dalam berbagai kebijakan, termasuk dukungan terhadap PDN sebagai pilihan utama transformasi digital di pemerintahan, kolaborasi menjadi kunci menghadapi tantangan era digital.
Pemerintah juga terus memperkuat pengawasan di sektor digital, termasuk langkah tegas terhadap konten ilegal.
Sebelumnya, Kominfo mengklaim bredel 683 situs judi online dari laman pemerintahan, menunjukkan komitmen serius dalam menjaga ekosistem digital yang sehat.
Baca Juga:
Koordinasi dan Efisiensi Sumber Daya
Pentingnya koordinasi antarlembaga bukan hal baru dalam pemerintahan. Pengalaman pembubaran BRTI beberapa tahun lalu memberikan pelajaran berharga tentang perlunya kejelasan tugas dan fungsi setiap institusi.
Seperti diungkap dalam analisis jernih melihat alasan pembubaran BRTI, tumpang tindih kewenangan dapat menghambat efektivitas kebijakan.
Komdigi berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan semua pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah lainnya.
Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat menciptakan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan mempercepat capaian tujuan pembangunan digital Indonesia.
Ke depan, pemerintah akan terus memantau implementasi sinergi antarlembaga untuk memastikan tidak terjadi overlapping program.
Monitoring rutin dan evaluasi berkala menjadi bagian dari strategi menjaga efektivitas tata kelola pemerintahan di era digital.
