Selular.id – WhatsApp semakin agresif memperluas layanan bisnis di Indonesia, namun kontribusinya terhadap perekonomian nasional dinilai masih minim. Pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menyebut platform ini telah menjadi dominan dengan lebih dari 140 juta pengguna di Tanah Air.
Menurut Agung, pendapatan signifikan WhatsApp diperoleh melalui layanan WhatsApp Business API, integrasi pembayaran, dan monetisasi data ekosistem Meta. Induk WhatsApp, Meta, bahkan membukukan pendapatan sebesar US$164,50 juta pada 2024, meningkat 22% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, kontribusi WhatsApp terhadap pembangunan industri digital Indonesia dinilai masih rendah.
“Pemerintah bisa menerapkan Digital Services Tax atau Significant Economic Presence Rule untuk WhatsApp dan platform asing lain dengan pengguna atau omzet signifikan di Indonesia,” ujar Agung dalam keterangannya, Selasa (12/8/2024).
Regulasi dan Sinergi dengan Industri Lokal
Agung menambahkan, pemerintah bersama Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu mewajibkan pendaftaran badan usaha atau entitas yang memiliki otoritas penuh di Indonesia. Hal ini agar WhatsApp tunduk pada UU ITE, UU PDP, dan perpajakan nasional.
Dia juga menyarankan agar pemerintah mendorong WhatsApp untuk berpartisipasi dalam program literasi digital, keamanan siber, dan pengembangan UMKM. “WhatsApp memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi yang dibangun operator jaringan. Regulasi yang mewajibkan sinergi dengan industri lokal akan menguntungkan semua pihak,” tegasnya.
Baca Juga:
Ketimpangan Perlakuan antara Pelaku Lokal dan OTT Global
Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, mengkritik ketimpangan perlakuan antara pelaku usaha lokal dan penyedia layanan over-the-top (OTT) global seperti WhatsApp.
“UMKM saja ditagih pajak, tapi WhatsApp dibiarkan menyedot uang rakyat Indonesia tanpa kewajiban apa pun,” kata Heru. Dia mengaku telah berulang kali menyampaikan persoalan ini, namun pemerintah kerap beralasan menunggu ketentuan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).
“Padahal, kita bukan anggota OECD. Rakyat curiga ada apa di belakang bebasnya kewajiban OTT ini,” tambahnya.
WhatsApp Perkenalkan Fitur Baru untuk Pasar Indonesia
Di sisi lain, WhatsApp terus memperkuat posisinya di Indonesia dengan memperkenalkan serangkaian pembaruan fitur. Dalam ajang WhatsApp Business Summit ketiga di Jakarta, Country Director Indonesia Meta, Pieter Lydian, menyebut Indonesia sebagai salah satu pasar terdepan secara global dalam komunikasi bisnis melalui pesan.
Sejumlah brand seperti Paragon, Hyundai, dan Danone telah memanfaatkan Iklan di Status, sementara kreator seperti Tiara Andini dan Jerome Polin menggunakan fitur Langganan Saluran. WhatsApp juga memungkinkan penggunaan aplikasi WhatsApp Business gratis dan WhatsApp Business Platform secara bersamaan tanpa mengganti nomor, seperti yang dilakukan jaringan klinik kecantikan Lavalen.
Menurut Pieter, 88% masyarakat Indonesia mengirimkan pesan kepada bisnis setiap minggunya. WhatsApp kini menghadirkan peningkatan fitur panggilan suara dan video untuk WhatsApp Business Platform, integrasi pengelolaan iklan lintas platform melalui Advantage+ berbasis AI, serta pembaruan pada tab Pembaruan yang digunakan 1,5 miliar orang per hari.
Baca Juga:
Sebelumnya, sempat muncul wacana pembatasan layanan panggilan suara dan video berbasis internet seperti WhatsApp Call. Namun, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana membatasi layanan tersebut. “Saya tegaskan pemerintah tidak merancang ataupun mempertimbangkan pembatasan WhatsApp Call,” kata Meutya.
Dia juga menyampaikan permohonan maaf jika isu ini sempat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Saat ini, Komdigi fokus pada agenda prioritas nasional seperti memperluas akses internet di wilayah tertinggal, meningkatkan literasi digital, serta memperkuat keamanan dan perlindungan data pribadi di ruang digital.
