Selular.ID – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui Telkom Solution menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memperkuat transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui pembaruan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 5 (SPSE V5).
Kolaborasi tersebut menjadi langkah penting dalam digitalisasi pengadaan pemerintah, terutama untuk mendukung pengelolaan anggaran belanja yang mencapai lebih dari Rp900 triliun pada 2026.
Melalui SPSE V5, Telkom dan LKPP berupaya membangun sistem pengadaan yang lebih terintegrasi, akuntabel, dan transparan, sekaligus memperluas kesempatan pelaku usaha nasional, termasuk UMKM, untuk mengikuti pengadaan pemerintah.
Kepala LKPP, Sarah Sadiqa, mengatakan transformasi pengadaan harus diarahkan pada strategi belanja yang lebih cerdas, bukan sekadar memenuhi prosedur administratif atau mencari harga termurah.
Telkom Dukung Digitalisasi Pengadaan Pemerintah
Dalam acara Kick Off Konsolidasi Pengadaan Nasional 2026–2027 di Jakarta, Kamis (22/10/2026), Sarah menekankan pentingnya pengadaan yang mempertimbangkan kebutuhan, kondisi pasar, dan hasil yang ingin dicapai.
“Kita tidak sekadar menggabungkan paket atau mengejar harga terendah, melainkan membangun strategi belanja yang lebih cerdas (smart procurement) di mana dengan mendorong keputusan pengadaan berbasis kebutuhan, informasi pasar, dan hasil yang hendak dicapai,” ujar Sarah.
Baca juga:
- Telkom Luncurkan Empat Kapabilitas Sovereign Digital Technology
- Telkom Sabet Penghargaan Dunia di London, Aksi Karbon Hijau Jadi Sorotan
Ia juga mengapresiasi dukungan Telkom dalam pengembangan sistem pengadaan elektronik nasional.
“Selain melaksanakan program peluncuran Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE V5), kita juga dibantu oleh Telkom yang mendukung kami, pengembangan sistem yang selama ini dilakukan bersama-sama LKPP dan Telkom,” jelasnya.
Direktur Enterprise & Business Service Telkom, Veranita Yosephine, menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan industri teknologi menjadi faktor penting dalam mempercepat transformasi digital sektor publik.
“Melalui inisiatif seperti SPSE V5, Telkom berkomitmen untuk mendukung LKPP dalam memperkuat ekosistem pengadaan digital Indonesia serta memajukan layanan publik yang lebih terintegrasi, efisien, dan transparan,” kata Veranita.
Empat Fitur Baru SPSE V5
Pembaruan SPSE V5 menghadirkan empat penguatan utama untuk mendukung integrasi dan efisiensi proses pengadaan pemerintah.
Keempat pembaruan tersebut meliputi:
- Integrasi Akun INAPROC, melalui Manajemen Akun INAPROC untuk mendukung pengelolaan akses pengguna.
- New APENDO, yang digunakan untuk mendukung autentikasi dokumen penawaran dalam proses pengadaan.
- Payment Outside System, yakni mekanisme pembayaran yang dilakukan di luar sistem SPSE.
- Manajemen Penyedia INAPROC, sebagai transformasi dari Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKaP).
Keempat pembaruan tersebut diharapkan mampu memperkuat integrasi sistem sekaligus meningkatkan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pengadaan Digital Diharapkan Buka Peluang UMKM
Selain memperkuat tata kelola, pembaruan SPSE V5 juga diharapkan membantu optimalisasi anggaran belanja pemerintah pada 2026 yang mencapai lebih dari Rp900 triliun.
Melalui integrasi data dan keterbukaan informasi mengenai kebutuhan belanja pemerintah, pelaku usaha dalam negeri dapat memperoleh gambaran pasar pengadaan yang lebih jelas.
Informasi tersebut dapat dimanfaatkan UMKM untuk mempersiapkan kapasitas produksi, menyesuaikan penawaran, serta meningkatkan peluang berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah.
Pendekatan pengadaan berbasis kebutuhan dan informasi pasar juga diharapkan mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah, khususnya pembangunan infrastruktur dan transformasi digital.
Meski demikian, efektivitas SPSE V5 dalam meningkatkan efisiensi belanja dan memperluas partisipasi UMKM masih perlu dilihat dari hasil implementasinya.
Telkom Perkuat Ekosistem Digital Nasional
Bagi Telkom, dukungan terhadap SPSE V5 menjadi bagian dari pengembangan solusi digital untuk sektor pemerintahan melalui Telkom Solution.
Kolaborasi ini juga memperlihatkan peran perusahaan telekomunikasi dalam mendukung transformasi digital yang tidak terbatas pada penyediaan konektivitas.
Melalui pengembangan sistem dan integrasi teknologi, Telkom berupaya membantu pemerintah membangun layanan publik yang lebih efisien dan transparan.
Dengan dukungan SPSE V5, LKPP dan Telkom berharap proses pengadaan pemerintah semakin akuntabel sekaligus memberikan peluang lebih luas bagi pelaku usaha nasional.
Keberhasilan inisiatif tersebut akan bergantung pada penerapan sistem, kesiapan pengguna, serta kemampuan pengadaan digital menghasilkan belanja pemerintah yang lebih efektif dan tepat sasaran.
