Opini Ini Ditulis Oleh Prabhuraj Patil, Senior Director, Physical Access Control Solutions, Asean & India Subcontinent, HID
Tahun 2025 menjadi momen ketika Asia menempatkan digital trust atau kepercayaan digital sebagai prioritas utama dalam keamanan identitas, seiring dengan upaya berbagai organisasi mendefinisikan ulang bagaimana pengalaman akses yang aman dapat terwujud.
Kontrol akses memasuki era baru di mana keamanan terasa tanpa hambatan, didukung oleh autentikasi modern dan identitas berbasis perangkat seluler.
Seperti disampaikan dalam Laporan Industri Keamanan dan Identitas 2025 HID, hampir dua pertiga organisasi telah menerapkan atau berencana mengadopsi solusi akses berbasis seluler, hal ini menunjukkan pergeseran signifikan dari sistem berbasis kredensial fisik tradisional.
Perubahan yang terjadi tidak terbatas pada sektor teknologi, namun juga pada bagaimana masyarakat menaruh kepercayaannya – mereka mengharapkan sistem keamanan yang dapat beradaptasi pada kebutuhan mereka, bukan sebaliknya.
Adopsi biometrik meningkat pesat di berbagai sektor penting, termasuk pemerintahan, perjalanan, keuangan, bahkan telekomunikasi, terutama di Indonesia, di mana meningkatnya kasus penipuan digital yang mendorong kebutuhan akan penguatan verifikasi identitas.
Langkah terbaru Kementerian Komunikasi dan Digital yang mewajibkan penggunaan teknologi pengenalan wajah (face recognition) untuk verifikasi pengguna ponsel, menegaskan perlunya langkah konkret untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi dan memperkuat keamanan proses registrasi kartu SIM.
Pembaruan ini menanggulangi celah keamanan yang sudah lama ditemukan dalam standar teknis pada verifikasi biometrik, yang memungkinkan penyalahgunaan identitas terus terjadi.
Dengan menutup celah tersebut, kebijakan ini mempersempit berbagai bentuk penyalahgunaan identitas di layanan digital, sekaligus meningkatkan keamanan digital nasional.
Baca juga:
- Registrasi SIM Card Pakai Biometrik Face Recognition Dimulai 1 Januari 2026, Ini Rencananya
- ATSI dan Komdigi Gelar Diskusi Registrasi SIM Card Pakai Face Recognition untuk Tekan Kejahatan Digital
Oleh karena itu, pemerintah mendesak operator telekomunikasi untuk memperkuat sistem konvensional dengan mengaplikasikan lapisan verifikasi tambahan, yaitu menggabungkan pengenal identitas yang sudah ada – Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) – dengan teknologi autentikasi biometrik, agar tetap sejalan dengan tuntutan yang terus berkembang seputar jaminan identitas.
Dengan demikian, autentikasi hibrida kian menjadi standar di Indonesia untuk memastikan akses yang aman dan tanpa hambatan – dirancang sesuai dengan cara orang beraktivitas, bekerja, dan berinteraksi.
Biometrik, yang sebelumnya dianggap opsional, telah berkembang menjadi metode praktis dan diadopsi secara luas untuk memastikan identitas seseorang.
Penggunaannya kini tidak hanya terbatas pada kontrol akses tradisional, namun merambah ke berbagai aplikasi terbaru seperti fitur face unlock pada smartphone dan untuk autentikasi pembayaran digital, sambil terus menyempurnakan kredensial seluler dan memperkuat strategi multi-faktor di area yang paling membutuhkan.
Adopsi autentikasi hibrida dan seluler yang semakin meluas menegaskan bahwa organisasi saat ini menganggap strategi pengelolaan identitas digital sebagai bagian penting dari efisiensi operasional dan keamanan, bukan hanya sebagai kebutuhan teknis semata.
2025 mengubah cara pemahaman tentang akses yang aman: kepercayaan digital bergerak dari sebuah aspirasi menuju implementasi nyata, dan kini identitas memainkan peran yang semakin penting dalam sistem keamanan modern.
Konsumen menuntut kemudahan penggunaan, sementara organisasi dituntut untuk memenuhi regulasi yang semakin ketat dan persyaratan akses identitas yang terus berkembang.
Tren ini akan berlanjut di 2026, memacu peningkatan investasi di bidang identitas digital dan mendorong kepercayaan digital guna memenuhi kebutuhan pengguna dan tuntutan regulasi yang semakin ketat.
