Selular.id – Tujuh dari sepuluh masyarakat Indonesia menghadapi upaya penipuan digital setiap pekan, dengan satu dari empat orang sudah mengalami kerugian finansial akibat aksi tersebut.
Data mengkhawatirkan ini diungkapkan Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA), Ratu Máxima, dalam konferensi pers bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Ratu Máxima menekankan pentingnya langkah kolaboratif dan penguatan infrastruktur digital untuk menekan lonjakan penipuan digital dan kejahatan siber yang semakin agresif.
Dia menyoroti percepatan identitas digital (digital ID) dan sistem pertukaran data sebagai fondasi kunci untuk memblokir pola penipuan yang terus berevolusi.
“Aspek tersebut dinilai menjadi fondasi kunci untuk memblokir pola penipuan yang terus berevolusi,” tegas Ratu Máxima dalam pertemuan yang menggarisbawahi urgensi penanganan kejahatan digital secara komprehensif.
Edukasi Publik dan Sistem Peringatan Otomatis
Selain infrastruktur digital, Ratu Máxima menilai edukasi publik harus dilakukan setiap hari, termasuk penyampaian informasi mengenai modus penipuan terbaru.
Menurutnya, kampanye yang muncul tepat saat seseorang akan melakukan pembayaran telah terbukti efektif di beberapa wilayah.
Dia mencontohkan keberhasilan sistem peringatan otomatis mengenai skema penipuan yang sedang marak pada sejumlah negara.
“Modus penipuan berubah setiap hari. Sistem peringatan di titik transaksi telah bekerja baik di banyak negara,” ujarnya.
Pernyataan ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang diterapkan berbagai perusahaan di Indonesia.
Seperti yang dilaporkan Telkomsel Terapkan AI untuk Tekan Penipuan Digital, Dukung Kebijakan Komdigi, penggunaan kecerdasan artifisial menjadi salah satu solusi inovatif dalam memerangi kejahatan digital.
Baca Juga:
Masalah Global yang Butuh Solusi Kolaboratif
Ratu Máxima menegaskan bahwa kejahatan siber ataupun scam bukanlah fenomena lokal, melainkan persoalan global yang juga dialami banyak negara, khususnya di kawasan Asia Tenggara.
Dia mengapresiasi langkah proaktif OJK yang telah membentuk pusat penanganan penipuan digital.
“Ini adalah masalah universal. Karena itu, kami akan membawa isu ini dalam perspektif global—bagaimana negara-negara bisa saling membantu,” jelasnya.
“Saya tidak mengklaim mengetahui semuanya karena bidang ini terus berkembang. Tapi negara yang telah berhasil akan menjadi sumber pembelajaran dan itu akan kami bawa ke Indonesia.”
Berbagai taktik atau strategi yang sukses secara internasional akan dirangkum dan dibawa untuk mendukung upaya Indonesia menghadapi eskalasi kejahatan digital.
Komitmen ini menunjukkan pendekatan kolaboratif yang diperlukan dalam menghadapi tantangan digital yang semakin kompleks.
Upaya serupa juga terlihat dalam inisiatif “Where’s The Fraud Hub” dan Fitur Magic Scan Vida upaya Perangi Penipuan Digital, yang menunjukkan bagaimana berbagai pihak bergerak bersama memerangi kejahatan digital.
Data Kerugian dan Upaya Penanganan
Sebelumnya, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang diinisiasi oleh OJK mengungkapkan aksi penipuan di sektor keuangan kian marak hingga menimbulkan kerugian bagi korban senilai Rp7,8 triliun dalam setahun terakhir.
Secara terperinci, IASC telah menerima sebanyak 343.402 laporan terkait dugaan penipuan selama setahun belakangan, sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga 11 November 2025. Dari total 563.558 rekening yang dilaporkan, sebanyak 106.222 rekening telah diblokir.
“Adapun total kerugian dana yang dilaporkan oleh korban penipuan sebesar Rp7,8 triliun, dengan dana yang telah berhasil diblokir sebesar Rp386,5 miliar,” tulis keterangan resmi IASC.
Data ini mengonfirmasi pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus penipuan, seperti yang dijelaskan dalam Waspada 9 Modus Penipuan Digital Saat Lebaran, Awasi THR Kalian, yang menunjukkan bagaimana penipu memanfaatkan momen tertentu untuk melakukan aksinya.
Ke depan, Ratu Máxima menyebut pihaknya akan terus berkomunikasi dan meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait di Indonesia, termasuk OJK, untuk mengatasi masalah penipuan digital.
Kolaborasi internasional dan pertukaran pengetahuan menjadi kunci dalam membangun sistem pertahanan digital yang lebih kuat di Indonesia.
