Selular.id – Kementerian Komunikasi India (DoT) secara resmi meminta produsen smartphone untuk memasang aplikasi keamanan siber pemerintah, Sanchar Saathi, secara paksa di semua perangkat baru yang dijual di negara tersebut. Permintaan ini disampaikan melalui surat edaran tertanggal 28 November 2025, yang memberi waktu 90 hari bagi para vendor untuk mematuhinya.
Aplikasi yang berarti ‘mitra komunikasi’ ini juga wajib didorong via pembaruan perangkat lunak ke ponsel yang sudah beredar, dengan ketentuan pengguna tidak dapat menonaktifkannya.
Langkah ini diambil pemerintah India sebagai respons atas melonjaknya kasus kejahatan siber dan peretasan. Dalam pernyataannya, pemerintah menyebut aplikasi Sanchar Saathi penting untuk memerangi “ancaman serius” terhadap keamanan siber telekomunikasi yang ditimbulkan oleh nomor IMEI duplikat atau palsu, yang memungkinkan penipuan dan penyalahgunaan jaringan. Vendor-vendor besar seperti Apple, Samsung, Oppo, vivo, dan Xiaomi disebut-sebut termasuk yang terkena dampak langsung dari arahan baru ini.
DoT mendeskripsikan Sanchar Saathi sebagai “inisiatif berpusat pada warga” untuk “memberdayakan pelanggan seluler, memperkuat keamanan mereka, dan meningkatkan kesadaran tentang inisiatif pemerintah yang berfokus pada masyarakat.” Aplikasi yang sudah bisa diunduh secara mandiri melalui App Store dan Google Play Store ini tercatat telah diunduh lebih dari 10 juta kali. Situs web resminya, www.sancharsaathi.gov.in, menunjukkan data registrasi melebihi 11 juta pengguna, dengan negara bagian Andhra Pradesh dan Maharashtra menjadi wilayah dengan registrasi terbanyak, masing-masing lebih dari 1 juta.
Fitur utama Sanchar Saathi antara lain memungkinkan pengguna memblokir ponsel yang hilang atau dicuri, memverifikasi keaslian perangkat genggam mereka, serta memeriksa apakah ada kartu SIM yang terdaftar atas nama mereka. Data dari DoT mengungkapkan bahwa lebih dari 4,2 juta ponsel hilang/tercuri telah berhasil diblokir, sementara lebih dari 2,6 juta ponsel berhasil dilacak berkat bantuan aplikasi ini.
Baca Juga:
Kebijakan pra-instal aplikasi pemerintah bukanlah hal baru di India, namun langkah yang melarang pengguna untuk menonaktifkannya menimbulkan dimensi baru dalam perdebatan antara kedaulatan digital, keamanan, dan privasi pengguna. Negara dengan pasar smartphone terbesar kedua di dunia ini memiliki sejarah panjang dalam mengatur ekosistem digitalnya, termasuk mewajibkan pemblokiran ponsel dengan IMEI tidak sah dan aturan ketat mengenai data.
Respons dari para produsen smartphone masih menjadi tanda tanya besar. Perusahaan-perusahaan teknologi global biasanya sangat berhati-hati dalam menanggapi regulasi yang memengaruhi integritas sistem operasi dan pengalaman pengguna di perangkat mereka. Mereka mungkin akan melakukan pembicaraan tertutup dengan pemerintah India untuk mencari titik tengah, atau bahkan mempertimbangkan tantangan hukum, meski hal tersebut berisiko tinggi di pasar yang sangat kompetitif dan sensitif secara regulasi seperti India.
Pasar smartphone India sangat dinamis, dengan peluncuran produk baru terjadi hampir setiap minggu. Jika aturan ini benar-benar diterapkan, maka semua perangkat yang meluncur setelah tenggat waktu 90 hari—mulai dari flagship hingga entry-level—akan membawa Sanchar Saathi sebagai aplikasi bawaan yang tidak dapat dihapus. Ini akan memengaruhi strategi pemasaran dan software development kit (SDK) yang digunakan oleh brand-brand tersebut. Praktik pra-instal aplikasi sendiri sudah menjadi hal umum, seperti yang pernah dilakukan Huawei yang berencana mempra-instal puluhan aplikasi di ponselnya, meski dengan tujuan komersial yang berbeda.
Dari perspektif pengguna, kebijakan ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, fitur seperti pelacakan dan pemblokiran ponsel curian adalah alat yang sangat berguna untuk melindungi aset dan data pribadi. Tingginya angka registrasi dan keberhasilan memblokir jutaan ponsel menunjukkan utilitasnya. Di sisi lain, mandat yang menghilangkan kendali pengguna untuk menonaktifkan aplikasi pemerintah menimbulkan pertanyaan tentang batas intervensi negara dalam perangkat pribadi, sebuah topik yang sensitif di banyak negara demokrasi.
Perkembangan kebijakan teknologi India ini juga menarik untuk diamati dari kacamata global. Beberapa negara lain mungkin akan mempelajari dampak dan efektivitas langkah India ini sebelum mempertimbangkan regulasi serupa. Sementara itu, vendor smartphone harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan penyesuaian teknis dan operasional yang tidak kecil. Mereka harus memastikan integrasi Sanchar Saathi yang mulus tanpa mengganggu kinerja sistem atau pengalaman pengguna, yang jika tidak, justru bisa berbalik memengaruhi reputasi merek mereka di mata konsumen.
Langkah DoT ini juga terjadi dalam konteks upaya India yang lebih luas untuk memperkuat kedaulatan teknologinya, termasuk mendorong pembuatan aplikasi dan solusi dalam negeri. Regulasi sebelumnya, seperti yang memaksa Google untuk mengizinkan toko aplikasi pihak ketiga di Android, menunjukkan pola yang konsisten. Pasar India yang masif memberikan leverage yang signifikan bagi regulator untuk mendikte syarat kepada raksasa teknologi global.
Ke depan, mata dunia akan tertuju pada bagaimana para raksasa teknologi seperti Apple dan Samsung merespons. Apakah mereka akan sepenuhnya tunduk, melakukan negosiasi, atau mengambil langkah lain? Keputusan mereka tidak hanya akan membentuk lanskap digital India, tetapi juga dapat menjadi preseden untuk pasar negara berkembang lainnya. Sementara manfaat keamanan siber dari Sanchar Saathi tampak nyata, penerimaan publik dan industri terhadap metode pemaksaan pra-instal yang tidak dapat dinonaktifkan ini masih perlu dilihat dalam beberapa bulan mendatang, terutama setelah aturan mulai berlaku dan smartphone pertama dengan aplikasi wajib itu mulai beredar di pasaran.
