Selular.id – Pernahkah Anda merasa internet di Indonesia masih lambat atau tidak merata? Ternyata, salah satu penyebabnya adalah beban regulasi yang tinggi pada operator telekomunikasi.
Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) baru saja mengusulkan agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau ulang besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus ditanggung industri telekomunikasi. Usulan ini bukan sekadar permintaan biasa, melainkan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital di Tanah Air.
Industri telekomunikasi saat ini menghadapi tantangan besar. Di satu sisi, permintaan akan konektivitas yang cepat dan andal terus meningkat seiring dengan digitalisasi berbagai sektor.
Di sisi lain, biaya operasional yang tinggi akibat beban regulasi membuat investasi untuk pengembangan infrastruktur menjadi terhambat. Mastel mencatat, operator telekomunikasi menanggung beban PNBP rata-rata mencapai 10% dari total biaya operasional. Angka ini dinilai terlalu besar dan perlu diturunkan agar iklim investasi lebih kompetitif.
Lalu, apa implikasi dari usulan Mastel ini bagi masa depan digitalisasi Indonesia? Mari kita telusuri lebih dalam.
Beban Regulasi yang Menghambat Investasi
Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno menjelaskan bahwa beban PNBP terutama berasal dari kewajiban pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi dan berbagai pungutan lainnya di tingkat pusat maupun daerah.
Menurutnya, beban ini idealnya diturunkan menjadi sekitar 8% agar industri telekomunikasi dapat berinvestasi lebih efisien dan berdaya saing. “Kami berharap Pak Menkeu Purbaya mulai melakukan debottlenecking aturan yang selama ini membebani industri digital,” ujar Sarwoto.
Penurunan tarif atau keringanan formula PNBP bisa dilihat sebagai bentuk investasi tidak langsung dari pemerintah. Hasilnya akan kembali dalam bentuk layanan telekomunikasi dan internet yang lebih sehat dan merata.
Mastel juga mendorong agar insentif regulasi ini diimbangi dengan kewajiban penyelenggara jaringan internet menyediakan akses yang mendukung program strategis pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Baca Juga:
Dampak Positif untuk Pembangunan Infrastruktur Digital
Terobosan kebijakan fiskal sangat penting untuk memperkuat fondasi digitalisasi di Indonesia. Mulai dari pembangunan infrastruktur 5G, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), hingga pengembangan GovTech.
Digitalisasi adalah enabler utama pertumbuhan ekonomi lintas sektor. Dengan memberikan ruang bagi industri telekomunikasi untuk berinvestasi lebih efisien, pemerintah sebenarnya sedang membuka jalan bagi percepatan transformasi digital nasional.
Selain itu, Mastel juga telah aktif mendorong regulasi yang adil untuk layanan over-the-top (OTT). Seperti yang tercermin dalam dukungan Mastel terhadap regulasi OTT, langkah ini diharapkan dapat menciptakan level playing field bagi semua pemain di industri digital.
Regulasi yang adil tidak hanya menguntungkan operator telekomunikasi, tetapi juga memastikan bahwa layanan digital dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Sinergi dengan Program Pemerintah
Mastel tidak hanya meminta keringanan, tetapi juga menawarkan komitmen untuk mendukung program strategis pemerintah. Dengan insentif regulasi yang tepat, operator telekomunikasi dapat lebih fokus pada penyediaan akses internet yang mendukung program seperti MBG dan KDKMP.
Hal ini sejalan dengan upaya berbagai asosiasi telekomunikasi, termasuk Apjatel yang berkomitmen meningkatkan kontribusi terhadap ekosistem telekomunikasi nasional.
Selain itu, Mastel juga telah menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam penataan OTT. Seperti yang diungkapkan dalam tanggapan Mastel terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika, penataan OTT harus dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan.
Usulan Mastel kepada Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa bukan sekadar permintaan keringanan, melainkan langkah strategis untuk mempercepat digitalisasi Indonesia.
Dengan mengurangi beban regulasi, industri telekomunikasi dapat berinvestasi lebih besar dalam pembangunan infrastruktur digital yang pada akhirnya akan menguntungkan seluruh masyarakat. Mari kita nantikan respons dari pemerintah dan dampak positifnya bagi masa depan digital Indonesia.
