Selular.id – Sebanyak 2.233 desa di Indonesia masih belum memiliki koneksi internet, dengan 2.017 di antaranya belum mendapat layanan 4G.
Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menilai kondisi ini perlu ditangani dengan strategi tepat dan prioritas mengingat perbedaan kondisi geografis dan skala ekonomis setiap wilayah.
Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir, mengatakan pemerintah perlu melakukan pemetaan wilayah secara cermat untuk mengatasi masalah blankspot di lebih dari 2.000 desa tersebut.
“Apakah dia sudah ada coverage, namun tidak optimum. Berarti dioptimalisasi. Kedua apakah dia tidak ada coverage sama sekali. Berarti kan harus dilakukan penambahan site,” kata Marwan akhir pekan lalu (27/9/2025).
Menurut Marwan, penanganan blankspot juga harus mempertimbangkan aspek keekonomian.
Tidak mungkin semua operator masuk sekaligus ke wilayah yang sama karena harus mempertimbangkan skala keekonomian. Wilayah terdepan, terluar, tertinggal (3T) biasanya dapat dilayani oleh dua operator dengan perjanjian khusus.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid sebelumnya telah mengungkap data terbaru tentang desa tanpa koneksi internet.
Dari 2.333 desa yang belum terhubung, 316 desa lainnya mayoritas berupa ladang atau nonpemukiman yang juga membutuhkan konektivitas.
Saat ini, tingkat konektivitas nasional berada di angka 80%, sementara penetrasi fixed broadband rumah tangga baru mencapai 27,4%.
Tantangan Infrastruktur di Wilayah 3T
Marwan mengungkapkan tantangan besar dalam mengatasi masalah konektivitas di wilayah 3T.
Ketersediaan infrastruktur penunjang hingga akses transportasi masih sangat terbatas, membuat proses pembangunan jaringan menjadi lebih kompleks.
“Infrastruktur harus dipikirkan. Infrastruktur apa? Skala penunjang, listrik, jalan, pengangkutan. Karena banyak barang material dan logistik yang dibawa itu ternyata sampai ke area itu tidak mudah. Tantangannya itu begitu banyak. Jadi itu juga jadi PR kita,” ujar Marwan.
Kondisi ini mengingatkan pada tantangan yang dihadapi dalam pembangunan BTS 4G di Papua, di mana 65% sebaran BTS ternyata belum menyentuh wilayah Mimika.
Wakil Bupati Mimika bahkan menyatakan daerahnya masih berjuang untuk mendapatkan akses internet yang memadai.
Baca Juga:
Kolaborasi Kunci Percepatan Digitalisasi
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif, mendorong kolaborasi dalam mewujudkan percepatan pemerataan internet di Indonesia.
engan wilayah yang sangat luas dan karakteristik topografi yang beragam, kolaborasi menjadi kunci penting.
“Tidak hanya dari Komdigi sendiri tapi dari komunitas yang ada. Lebih dari 10 komunitas asosiasi, infrastruktur dan lainnya tadi melakukan deklarasi. Jadi saya pikir kolaborasi ini memang penting untuk mendukung visi Indonesia Digital 2045,” kata Arif.
APJII siap menggerakkan lebih dari 1.300 anggotanya menjadi jembatan bagi ribuan desa yang belum terkoneksi untuk mendapatkan layanan jaringan internet.
Langkah ini sejalan dengan upaya percepatan digitalisasi yang sedang digencarkan pemerintah.
Dukungan juga datang dari sektor industri. Direktur ICT Strategy & Business Huawei Indonesia, Mohamad Rosidi, mengatakan kolaborasi semua pihak menjadi momentum penting dalam percepatan digitalisasi sesuai dengan peran dan kontribusinya dalam industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Indonesia.
“Huawei bersama ekosistem industri, mendukung penuh percepatan pemerataan broadband konektivitas, transformasi digital, dan pengembangan talenta digital di Indonesia,” kata Rosidi. Huawei sebelumnya telah memperkenalkan solusi RuralStar yang dirancang khusus untuk wilayah terpencil.
Perkembangan ini terjadi di tengah transisi teknologi yang sedang berlangsung, dimana operator seperti Telkomsel dan XL Axiata telah mematikan jaringan 3G untuk fokus pada pengembangan jaringan 4G dan persiapan 5G. Sementara negara lain seperti India juga bersiap melelang spektrum 5G untuk mengejar ketertinggalan.
Pemerintah menargetkan peningkatan yang lebih tinggi dalam konektivitas nasional, termasuk penetrasi fixed broadband rumah tangga yang saat ini masih di angka 27,4%.
Upaya ini membutuhkan sinergi antara pemerintah, operator telekomunikasi, dan pelaku industri untuk mewujudkan pemerataan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia.
