Selular.id – Target pemerataan akses internet berkecepatan tinggi 100 Mbps di Indonesia dinilai sulit tercapai dalam waktu dekat tanpa peta jalan dan dukungan lintas sektor. Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif menegaskan, fokus utama seharusnya pada peningkatan kualitas internet secara bertahap, bukan sekadar mengejar angka kecepatan.
“Enggak begitu, ada step-stepnya. Banyak yang perlu dipersiapkan menuju ke arah angka-angka tersebut. Yang bukan hanya dari sisi industri saja, tapi regulasinya, lain-lainnya juga perlu dipersiapkan,” ujar Arif dalam Focus Group Discussion (FGD) Penataan Kesehatan Industri dan Konektivitas Telekomunikasi yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kamis (3/7/2025).
Arif menekankan pentingnya roadmap jelas untuk pengembangan kualitas internet nasional. Tanpa itu, cita-cita internet 100 Mbps hanya akan menjadi wacana. “100 Mbps harus jadi tujuan bersama, bukan kebijakan instan,” tegasnya.
Bisnis Model dan Keterjangkauan Jadi Tantangan
Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Marwan O. Baasir menambahkan, kecepatan 100 Mbps harus didukung skema bisnis berkelanjutan dan terjangkau. “Kuncinya tuh bisnis model. Kalau kita membangun kota jadi cantik, tapi harga ke masyarakat naik, apa itu mau?” ujarnya.
Marwan menyoroti dilema antara kualitas layanan dan harga. Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan kemampuan finansial masyarakat dan demand pasar. “Fiber optik di kota bagus, 100 Mbps bisa dicapai, tapi kapan? Tergantung bisnis modelnya,” jelasnya.
Baca Juga:
Hambatan Regulasi dan Koordinasi Daerah
Ketua Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) Jerry Mangasas Swandy mengungkapkan, regulasi yang belum mendukung menjadi tantangan utama. Dia mencontohkan belum adanya aturan teknis dari PP 46/2021 yang membatasi penggunaan APBD untuk pembangunan infrastruktur TIK.
“Bagian infrastruktur di APBD tidak bisa dipakai karena khawatir penyalahgunaan. Perlu strategi dan diskresi pemerintah,” ujar Jerry. Dia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan kejelasan kewenangan di daerah.
Seperti diungkapkan dalam kolaborasi JLM untuk pemerataan internet, solusi multipihak dibutuhkan untuk mengatasi kesenjangan akses. Tantangan geografis dan ekonomi Indonesia memerlukan pendekatan berbeda-beda, seperti inisiatif INET dan OneWeb di daerah 3T.
Dengan kompleksnya tantangan, target internet 100 Mbps membutuhkan komitmen jangka panjang dari semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, industri, hingga regulator.
