Lalu, keterlibatan aparat penegak hukum untuk memantau petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Misalnya, aparat penegak hukum meminta ikut masuk group WhatsApp KPPS dan meminta data nomor para PPK.
Contohnya, seperti surat Polres Cimahi yang meminta data KPPS.
Kemudian, keterlibatan para kepala desa untuk memenangkan calon tertentu dengan berbagai modus.
“Pengerahan sumber daya negara tersebut dilakukan agar pemilu berjalan cukup satu putaran dengan memenangkan paslon tertentu,” ucapnya.
Ari juga melihat skenario berikutnya untuk memuluskan jalan kemenangan satu putaran dilakukan dengan berbagai modus.
Misalnya, mengerahkan kepala desa beserta aparaturnya untuk memenangkan paslon tertentu.
Di desa-desa yang minim pengawasan, kepala desa meminta warganya untuk tidak perlu datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dengan memberi imbalan uang.
Sementara kertas suaranya dicoblos semua oleh kepala desa atau perangkatnya untuk calon tertentu.
Kemudian, di kawasan yang pengawasannya relatif baik, kecurangan dilakukan dengan melakukan politik uang yang dilakukan aparat desa sebelum pencoblosan.
Potensi kecurangan juga berpotensi dilakukan oleh KPPS dengan berbagai modus, misalnya memobilisasi massa yang tidak punya hak pilih untuk memilih, penggelembungan atau pengurangan suara dan sebagainya.
Selanjutnya, melakukan pertukaran kotak yang berisi hasil pemungutan suara dengan kotak hasil suara manipulasi untuk memenangkan calon tertentu.
Cara selanjutnya, dengan penggunaan lembaga survei untuk mengumumkan quick count dan exit poll yang tidak valid untuk menenangkan calon tertentu.
Sementara pada saat itu proses penghitungan suara di TPS masih berlangsung.
Hal ini, kata Ari, akan mempengaruhi psikologi saksi dan masyarakat umum.
“Mewaspadai hal tersebut, kami mengimbau kepada seluruh stakeholders di masyarakat untuk ikut mengawasi berbagai potensi kecurangan tersebut dan melaporkan kepada pihak yang berwajib serta memviralkan agar mendapat atensi publik,” jelasnya.
Ia menegaskan, THN Timnas AMIN juga siap memberikan pendampingan untuk menjaga integritas pemilu dari ancaman kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif demi menyelamatkan Indonesia.
Baca juga: KPU Sebut Debat Capres Disaksikan 394 Juta Penonton
