JAKARTA, SELULAR.ID – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi langsung bertolak ke India untuk menghadiri acara G20.
Menkominfo bertolak ke India usai mengikuti rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia.
Budi Arie ke India untuk menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri G20 bidang Digital atau Digital Economy Ministers Meeting (DEMM).
Pertemuan ini akan berlangsung di Taj West End, Bengaluru, India, Sabtu (19/8/2023) ini.
TONTON JUGA:
Menteri Budi Arie menyampaikan, Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagai anggota Troika Presidensi G20 India akan menyampaikan pandangannya terhadap tiga isu prioritas.
Baca juga: Menkominfo Budi Arie Janji Proyek BTS 4G di Daerah 3T Selesai Tahun Ini
Tiga isu ini akan menjadi bagian dari dokumen akhir hasil perundingan Kelompok Kerja Ekonomi Digital (Digital Economy Working Group – DEWG) yang telah berlangsung sejak Februari lalu.
“Pembahasan kita di Pertemuan DEWG Presidensi G20 India menyangkut tiga hal,” kata Budi sebelum bertolak ke India, Kamis (17/8/2023) kemarin.
“Pertama, soal infrastruktur digital publik, kedua, kecakapan dan kemampuan sumberdaya manusia. Dan ketiga cyber security,” sambungnya.
Pembahasan mengenai ketiga isu prioritas tersebut, kata Budi Arie juga merupakan perwujudan upaya Indonesia dalam mengakselerasi transformasi digital nasional.
“Jadi ini mencakup semua, untuk mendukung transformasi digital Indonesia dan juga menuju Visi Indonesia Digital 2045,” jelas Menteri Budi Arie.
Menurutnya, dukungan dan sikap Pemerintah Indonesia terhadap semua isu yang dibahas pada DEWG Presidensi G20 India akan memberikan manfaat sebagaimana yang menjadi tujuan negara Anggota G20.
“Kita sudah persiapkan menjelang DEMM, termasuk sikap pemerintah kita juga,” ungkap Budi Arie.
“Intinya, kita terus memberikan dukungan pada semua kesepakatan yang saling menguntungkan bagi negara-negara Anggota G20,” lanjutnya.
Digital Public Infrastructure
Dalam isu prioritas pertama Digital Public Infrastructure (DPI), Delegasi Republik Indonesia menegaskan perlunya ruang fleksibilitas bagi setiap Anggota G20.
Hal itu penting untuk mendukung pengembangan konsep dan kerangka DPI sesuai dengan konteks kebutuhan masing-masing negara.
“Terkait dengan DPI, kami menekankan beberapa hal,” ujar Ketua DELRI Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Mira Tayyiba di sela rangkaian Pertemuan DEWG Keempat, di Taj West End, Bengaluru, India, Kamis (17/8/2023).
“Pertama, kami meyakini bahwa DPI yang diusulkan oleh Presidensi India perlu memiliki ruang fleksibilitas untuk seluruh Anggota G20.”
“Usulan ini akhirnya dapat diterima, sehingga artinya DPI dapat diadopsi oleh masing-masing negara Anggota, tetapi kita juga dapat mengembangkannya sendiri,” sambungnya.
Selanjutnya Sekjen Mira Tayyiba menyatakan DPI harus dipisahkan konteksnya antara DPI di ranah domestik dengan DPI yang bersifat lintas batas negara (cross-border).
“Harus terpisah antara DPI yang berlaku di ranah domestik dengan DPI yang bersifat cross-border,” ungkap Mira Tayyiba.
“Kami menyampaikan bahwa, saat ini negara Anggota G20 sebaiknya memusatkan perhatian pada aspek domestik di negara masing-masing, karena adanya perbedaan regulasi di masing-masing negara.”
“Contohnya, dalam konteks Indonesia, kita memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang telah disahkan tahun lalu,” lanjutnya.
Menurut Sekjen Kementerian Kominfo, isu cross-border dalam kerangka DPI kemungkinan akan menjadi pembahasan jangka panjang mengingat belum semua negara Anggota mengadopsi DPI.
Adapun isu prioritas kedua berkaitan dengan Keamanan Siber di sektor Ekonomi Digital yang merupakan kelanjutan dari Presidensi G20 Indonesia tahun lalu yang berfokus pada aspek security dan safety, termasuk privasi dan pelindungan data.
Mengenai pembahasan isu prioritas ketiga kecakapan digital untuk mempersiapkan angkatan kerja, DELRI menyambut baik usulan Presidensi G20 India untuk melakukan perbandingan antar negara.
“Jadi, mereka mendorong negara Anggota G20 untuk mengidentifikasi dan membandingkan keterampilan serta kompetensi digital antarnegara bila ada dua negara yang ingin bekerja sama. Dalam hal ini, kami menyambut baik proposal tersebut,” tutur Mira Tayyiba.
Ketua DELRI Mira Tayyiba menilai secara keseluruhan, pembahasan mengenai isu prioritas ini mengalami penajaman.
Hal ini terjadi karena ada beberapa pihak yang tampaknya memiliki misi yang cukup berbeda, yang secara spesifik terkait dengan negaranya masing-masing.
“Namun, kami belum dapat mengungkapkan posisi kami secara detil mengingat masih dalam tahap negosiasi dengan dinamika perundingan yang cukup intens,” tandasnya.
Berkaca dari Pertemuan DEWG Keempat Presidensi G20 Indonesia tahun lalu, pembahasan mengenai kondisi geopolitik diwarnai dengan perdebatan cukup sengit.
Hal ini diprediksi juga akan terjadi pada pertemuan kali ini.
Pertemuan hari ini menghasilkan kesepakatan pada dokumen akhir yang akan diadopsi dan dibacakan pada Pertemuan Tingkat Menteri G20 Bidang Ekonomi Digital pada 19 Agustus 2023.
Baca juga: 3 Pejabat Kominfo Jadi Saksi di Persidangan Eks Menkominfo Johnny Plate
