JAKARTA, SELULAR.ID – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengakui jika beban biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi radio yang operator seluler tanggung terlalu besar.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kominfo, Ismail ungkapkan di Jakarta, Ismail di Jakarta, Selasa (8/8/2023).
“Beban BHP yang operator seluler memang kami rasakan sudah sangat memberatkan. Apalagi mereka adalah pilar digitalisasi di Indonesia,” ujarnya di acara Ericsson Imagine Live – Unlock the Future of 5G.
Hal senada juga Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kominfo Denny Setiawan ungkapkan.
Denny mengatakan Kominfo juga mengerti beban yang operator seluler rasakan tetapi di sisi lain pemerintah juga memerlukan pemasukan di sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Kita ingin PNBP terpenuhi tetapi kita juga memperhatikan keberlangsungan operator seluler di Indonesia,” ujarnya kepada Selular, Selasa (8/8/2023).
Untuk mengatasi hal tersebut, Denny menyebut sudah ada revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
“Revisi PP 80 tinggal menunggu penandatanganan dari Presiden Joko Widodo. Kalau sudah ditandatangani maka nantinya BHP lebih fleksibel,” jelasnya.
Opertator Buka Suara
Baca juga: ATSI Sebut Beban BHP Frekuensi 14 Persen Beratkan Operator
Anggota Asosiasi Peyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Rudi Purwanto menyebut beban biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi yang terlalu berat bagi operator telekomunikasi.
Hal itu Rudi ungkapkan saat menjadi perwakilan ATSI di acara Ericsson Imagine Live – Unlock the Future of 5G di Jakarta, Selasa (8/8/2023).
Menurut ATSI, beban BHP frekuensi sebesar 14 persen terlalu berat bagi para operator telekomunikasi atau seluler.
Beban itu belum ditambah dengan biaya perizinan lainnya dari pemerintah daerah yang membuat pengeluaran operator semakin membengkak.
TONTON JUGA:
“Jumlah 14 persen itu terlalu berat bagi operator di Indonesia dan yang sewajarnya di bawah 10 persen,” ujar Rudi di Jakarta.
Dengan tambahan biaya perizinan lainnya, beban operator biasanya mencapai 25 persen dari pembangunan hingga pemeliharaan jaringan telekomunikasi.
Hal tersebut yang membuat pengeluaran operator terkuras untuk beban dan bukan untuk pengembangan jaringan.
Makin Merana
Sebelumnya, Merza Fachys, wakil ketua umum ATSI (Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia), menyampaikan masalah yang telah dihadapi oleh perusahaan telekomunikasi indonesia.
Merza menceritakan kisah awal dimana operator telekomunikasi di Indonesia berjumlah 11, sekarang berjumlah hanya 4. Operator tersebut ialah Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, Smartfren dan XL Axiata.
Permasalahan tersebut yang dialami oleh operator telekomunikasi di Indonesia perlu dicarikan solusi bersama, menurut Merza. Hal ini dikarenakan revenue operator di tahun 2022 memang tercatat naik hingga 168 triliun Rupiah, namun tidak semuanya untung.
“Laporan tahun 2022 dari empat operator dibandingkan dengan 2021, revenue operator naik tapi hanya 1,8% sampai 6% tergantung operator yang mana,” ujar Merza saat memberi keynote speech di Selular Award ke-20, Park Regis Arion, Jakarta Selatan. (26/6)
Baca juga : Peluang Besar Industri Telekomunikasi Indonesia, Catat 215 Juta Masyarakat Sudah Gunakan Internet
Kemunduran operator seluler di Indonesia tak hanya itu, laba kotor operator turun antara 12 sampai 30%, laba operator turun antara 12 sampai 30 persen.
“Kalau kita lihat-lihat dari laporan tahunan para operator menunjukkan angka angka yang ya ibaratnya trend-nya kurang sehat. Mari kita sama-sama cari solusinya. Sudah saatnya kita cari pengembangan baru,” jelas Merza.
Di tahun 2022, operator seluler telah mendapat achivement yang besar, dan potensi Indonesia untuk meraih target 360 miliar dollar untuk digital ekonomi tahun 2030 semakin terasa nyata.
“Sudah saatnya beban operator untuk ditinjau kembali untuk diturunkan. Infrastruktur komunikasi yang menjadi betul-betul platform utama tidak boleh jatuh. Kita perlu menjaga ketahanan daripada infrastrukut telekomunikasi ini demi memajukan ekonomi digital ini yang digadang-gadang akan menjadi tulang punggung perekonomian indonesia,” harapnya.
Selular Award ke-20 telah digelar dan mengumumkan beberapa pelaku sektor yang memenangkan award atas kontribusi mereka untuk memajukan Indonesia.
Baca juga : ATSI Menyesalkan Pembongkaran Paksa BTS di Badung Secara Sepihak
