Selular.ID – Belakangan ini, isu tentang perombakan kabinet semakin mencuat. Dari relawan hingga partai penguasa saat ini, PDIP gencar menyuarakan hal tersebut.
Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga tak menampik bahwa peluang untuk melakukan reshuffle lagi di sisa masa jabatan pemerintahannya selalu ada.
Meski demikian, Jokowi tak mengungkap pasti kapan reshuffle itu bakal dilakukan.
“Mungkin. Ya nanti,” kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jumat (23/12/2022), seperti dilansir Detikcom. Jokowi ditanya mengenai kemungkinan pergantian menteri di kabinet saat ini.
Jokowi sebelumnya pernah menyatakan rencana reshuffle kabinet selalu ada. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat meninjau Stasiun Kereta Cepat Indonesia China di Stasiun Kereta Cepat Tegalluar, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Kamis (13/10)
Jokowi mengatakan hal tersebut saat wartawan bertanya soal apakah ada rencana reshuffle setelah NasDem mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres. Saat itu Jokowi menyebut rencana tersebut akan diputuskan dilakukan atau tidak.
“Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan,” kata Jokowi.
Isu reshuffle tak dapat dilepaskan dari manuver PDIP. Partai pemenang pemilu dua periode itu, secara terbuka mendorong Jokowi untuk mengganti menteri-menteri dari Partai Nasdem.
PDIP secara terbuka, meminta kinerja dua menteri NasDem yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, dievaluasi Presiden Jokowi.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat setuju reshuffle sebab dinilai sebagai waktu yang tepat bagi Jokowi untuk mengevaluasi menteri.
“Kalau itu urusannya Pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhirnya masa jabatan presiden, sehingga program-program yang sudah dicanangkan Pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi,” ujar Djarot di kantor DPP Taruna Merah Putih, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/12/2022).
Dia mengungkit semangat pembaruan agar janji kampanye Jokowi bisa diwujudkan.
“Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya,” ujarnya.
Sinyal pergantian menteri dari Partai NasDem juga disuarakan oleh pengamat politik. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Dia membeberkan dua alasan Jokowi membuka kemungkinan untuk kembali melakukan reshuffle para menterinya, yakni alasan kinerja dan alasan politik.
“Tapi di antara dua alasan ini publik menangkap alasan politik lah yang jauh lebih dominan, terutama ketika dikaitkan dengan sikap NasDem yang mendeklarasikan Anies sebagai capres 2024 itu dianggap sebagai sebuah langkah politik yang ingin pisah jalan dengan Jokowi di 2024,” kata Adi kepada wartawan, Jumat (23/12/2022).
Sejauh ini, manuver PDIP meminta Jokowi mengganti menteri terbatas pada Menteri Kehutanan dan Menteri Pertanian. Padahal, masih ada satu menteri di kabinet saat ini yang berasal dari Partai NasDem, yaitu Menkominfo Johnny G. Plate.
Namun Johhny yang juga Sekjen Partai NasDem, sejauh ini tidak ambil pusing. Plate enggan berbicara mengenai hal yang remeh temeh. Menurut dia, ada banyak hal yang lebih penting dibicarakan, apalagi dunia saat ini dilanda krisis.
“Urusan yang masih remeh temeh begitu nggak usah diurus, negara lagi berhadapan dengan banyak tantangan, tadi baru aja sidang kabinet. Presiden minta perhatikan betul agar Indonesia tetap resilience, tetap mampu mengatasi perubahan dunia yang begitu luar biasa membahayakan,” kata Plate.
Plate mengajak semua pihak untuk berbicara urusan substantif. Dia berharap Pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi yang berkualitas.
“Jadi mari kita urus hal-hal yang substantif, bukan yang remeh temeh, yang substantif itu apa? Yang sesuai UU, yang menjaga demokratisasi kota yang berkualitas, yang mengikuti semua tahapan-tahapan,” kata Plate.
Politisi asal NTT itu, justru heran heran ada yang ikut campur urusan reshuffle yang menjadi kewenangan prerogatif presiden.
“Apalagi yang terkait dengan kewenangan melalui konstitusi, berkaitan dengan kewenangan prerogatif presiden kok ikut campur,” kata Johnny kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (11/10/2022).
Di sisi lain, Johnny mengatakan reshuffle kabinet wajar jika ingin dilakukan Jokowi. Apalagi, Plate menuturkan ada menteri Jokowi yang berpotensi sebagai capres 2024. Sehingga, tak menutup kemungkinan Jokowi akan melakukan reshuffle jelang pendaftaran capres 2024.
“Sekarang kalau kita baca situasi kan ada menteri yang juga berpotensi capres. Nanti kepada menteri yang bersangkutan mau fokus yang mana? Mau menteri atau jadi capres?,” kata Johnny, Selasa (18/10).
Johnny tak menyebut menteri dimaksud, namun menteri yang sudah dideklarasikan menjadi capres adalah Prabowo Subianto oleh Partai Gerindra.
“Apabila yang bersangkutan fokus pada capres, maka akan meletakkan jabatannya sebagai menteri. Di situasi itu reshuffle kabinet namanya. So what? Itu kan normal,” tandasnya.
Baca Juga: Lonjakan Trafik Data Bakal Terjadi saat Libur Nataru, Apa Antisipasi Kominfo?
