Ketika omnibus sah, juru bicara TikTok Brooke Oberwetter mengatakan kepada Engadget bahwa perusahaan kecewa karena Kongres telah memutuskan untuk melarang TikTok di perangkat pemerintah.
Juru bicara TikTok menyebutnya sebagai isyarat politik yang tidak akan melakukan apa pun untuk memajukan kepentingan keamanan nasional.
TikTok mendapatkan popularitas besar akhir-akhir ini dan sekarang menjadi platform media sosial nomor satu di dunia.
Namun, ByteDance, sebuah perusahaan perangkat lunak Tiongkok yang menaungi TikTok, menarik perhatian pemerintah AS.
Pemerintah AS mengingatkan perusahaan asal Tiongkok itu terkait privasi, manajemen data, dan hak asasi manusia.
Akibatnya, pada tahun 2020, mantan presiden Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang menyatakan TikTok adalah “ancaman” dan melarang perusahaan AS bertransaksi dengan aplikasi tersebut.
Pada saat itu, pemerintahan Trump bahkan mencoba memaksa perusahaan untuk menjual operasinya di AS kepada pembeli domestik.
Hal ini dalam upaya untuk menjaga data di tempat yang terlindungi dari kemungkinan eksfiltrasi oleh pemerintah Tiongkok.
Sementara perusahaan dan pemerintah Tiongkok membantah adanya kesalahan penanganan data.
Awal bulan ini ByteDance mengkonfirmasi bahwa karyawannya mengakses data pengguna milik jurnalis.
Hal ini dalam upaya untuk mencari tahu siapa yang membocorkan serangkaian informasi tertentu.
Baca juga: Berikut Cara Mengganti Nada Dering WhatsApp, Kamu Bisa Pakai Suara Sendiri
