Terkait penyediaan spektrum demi layanan 5G ini, Gede menjelaskan butuh bantuan dari pemerintah.
“Jadi, jika hanya pihak operator telekomunikasi saja yang bertemu maka tidak akan jalan. Bahkan untuk beberapa tahun ke depan,” ungkapnya.
Gede mencontohkan di Malaysia, pemerintah negara setempat telah menyediakan spektrum untuk pengembangan jaringan 5G.
Setelah itu, baru pemerintah membagikan jaringannya kepada para operator telekomunikasi.
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga menyebut pentingnya spektrum frekuensi demi layanan 5G.
Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kominfo, Ismail menyampaikan spektrum yang pemerintah dapat dari proses analog switch off (ASO).
Ismail memastikan, upaya menghadirkan layanan 5G di Indonesia tidak berhenti pada penambahan (farming) dan penataan ulang (refarming) spektrum frekuensi.
Setelah memiliki alokasi spektrum frekuensi, pemerintah perlu menetapkan harga yang rasional agar tidak memberatkan operator seluler.
“Jika harga terlalu tinggi, operator seluler akan kesulitan karena membutuhkan modal dan biaya yang besar untuk membangun infrastruktur,” katanya.
“Model bisnis juga penting untuk dipertimbangkan agar operator bisa menghasilkan uang dari layanan 5G,” sambungnya.
Baca juga: XL Axiata Raih 5 Penghargaan di Selular Award 2022, Ini Daftarnya
