Sebagai operator dan pemilik SKKL sepanjang 24.065 kilometer di Indonesia, TelkomGroup sadar pentingnya kehadiran infrastruktur ini untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan informasi masyarakat di era digital.
Sebagai tulang punggung komunikasi yang menyediakan akses internet berkecepatan tinggi, SKKL berperan penting demi mendukung misi pemerintah mewujudkan kedaulatan digital di Indonesia.
Baca Juga: Telin Siap Gelar Kabel Laut Internasional Asia Tenggara-Eropa
Karena urgensi tersebut, seluruh proses pengadaan SKKL harus dilakukan secara optimal dan mengindahkan berbagai regulasi eksisting, salah satunya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut.
Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan KKP Halid K. Jusuf berkata, pemanfaatan ruang laut untuk SKKL bisa dilakukan selama sesuai aturan dan tidak melanggar berbagai regulasi dan norma ekologi.
Menurut Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP Suharyanto, koordinasi untuk pembangunan dan penataan SKKL kini bisa lebih baik dilakukan sejak adanya Tim Nasional yang dibentuk.
Kehadiran Tim Nasional memungkinkan evaluasi dan izin berusaha perhelatan SKKL bisa dilakukan secara cepat dan mudah.
Baca Juga: Percepat Recovery Kabel Laut SMPCS Biak-Jayapura, Telkom Andalkan Kapal DPL
Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur, Kemenko Marves Yudi Prabangkara berkata, ke depannya SKKL akan menjadi infrastruktur digital prioritas di Indonesia.
Karena itu, menurut Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir Kemenko Marves M Rasman Manafi, penataan ruang laut harus dilakukan secara baik dan benar agar konflik antar ruang tidak terjadi ke depannya.
Kolonel INF Heri Pribadi berkata, pengamanan dan izin ketat mengenai pembangunan SKKL kini sudah dilakukan.
Buktinya, Kemenhan saat ini tidak akan mengeluarkan security clearance apabila belum ada komunikasi antara perusahaan yang hendak menggelar SKKL dengan otoritas terkait.
Baca Juga: Percepat Transformasi Digital, Menkominfo Dorong Konsolidasi Tata Kelola SKKL
Letkol Laut (P) Farid Muldiyanto berkata, rekomendasi yang dikeluarkan Tim Nasional penting diperhatikan dan menjadi rujukan dalam hal perizinan lokasi penempatan SKKL agar teratur.
Saat ini, kemudahan penggelaran SKKL sudah bisa dirasakan pihak penyedia infrastruktur ini berkat berbagai dukungan yang diberikan pemerintah.
“Diharapkan penggelaran kabel laut mendapat perhatian dari pemerintah sebagai bagian dari strategi nasional mengakselerasi transformasi menuju kedaulatan digital Indonesia,” ujar Akhmad Ludfy.
