Saturday, March 28, 2020
Home News Telco APJATEL Minta Insentif Pajak Telko

APJATEL Minta Insentif Pajak Telko

-

Jakarta, Selular.ID – Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) mengapresiasi langkah pemerintah yang menyiapkan Paket Kebijakan Insentif Pajak untuk 19 bidang usaha menyusul terjadinya wabah coronavirus yang melemahkan berbagai sektor usaha.

Meski demikian, APJATEL menyayangkan, Paket Kebijakan Insentif Pajak untuk 19 bidang usaha itu tak memasukkan sektor telekomunikasi masuk dalam kesepakatan.

Untuk itu, Ketua Umum APJATEL, Muhammad Arif menyampaikan pihaknya memandang perlu memberi masukan terhadap pemerintah mengenai kebijakan ini.

Pasalnya, saat ini, sektor infrastruktur telekomunikasi menjadi tulang punggung dalam industri dan perekonomian bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2014 guna mendukung Transformasi Digital demi menjadikan Indonesia berbasis industri 4.0.

APJATEL juga memandang perlunya sektor telekomunikasi masuk dalam paket kebijakan insentif pajak itu karena saat ini ekonomi global terdesak karena dampak Covid-19. APJATEL berharap paket kebijakan insentif pajak yang dikeluarkan pemerintah dapat membuat industri telekomunikasi melewati masa sulit ini.

“Pada prinsipnya, telekomunikasi merupakan industri penyedia jasa, oleh karena itu kami meminta agar diberikan keringanan dalam penerapan pajak PPh 21, setidaknya selama enam bulan, terhitung dari April 2020,” ujar Muhammad Arif, Senin, 23 Maret 2020.

APJATEL mengatakan, saat ini sektor telekomunikasi dibebani biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (BNPB) berupa BHP 0,5 persen dan kontribusi USO 1,25 persen yang masing-masing diperhitungkan dari pendapatan kotor. Hal ini, kata Arif, begitu memberatkan karena meski dalam kondisi rugi perusahaan telekomunikasi tetap akan membayarknya.

“Kami selaku penyelenggara jaringan telekomunikasi harus tetap membayar biaya-biaya tersebut dan tidak adanya mekanisme restitusi sebagaimana diterapkan dalam perpajakan,” kata dia.

APJATEL berharap, Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat mengetahui kondisi ini agar segala bentuk pungutan dari Pemerintah Daerah dapat diberikan keringanan pada masa periode 2020 ini, sehingga kebijakan di daerah pun dapat mendukung industri infrastuktur telekomunikasi.

Latest