Jakarta, Selular.ID -Lelang frekuensi yang akan dilakukan pemerintah dengan keikutsertaan empat operator Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL Axiata dan Hutchison Tri menjadi hal yang menarik.
Pasalnya Menkominfo disebut-sebut melakukan lelang tidak terang-terangan dan berpotensi menghilangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp2,1 triliun.
Hal tersebut diungkapkan Maftuchan, Direktur Eksekutif Prakasarsa dalam diskusi bertajuk lelang frekuensi dan masa depan industri telekomunikasi Nasional. Beliau menyoroti minimnya upaya menggerek potensi sumber penerimaan dari sektor telekomunikasi PNBP.
“PNBP Kemenkominfo mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,2% pertahun selama periode 2012 hingga 2015, tetapi setoran PNBP menunjukan sebaliknya,” kata Maftuch.
Bahkan menurut Maftuch target PNBP Kominfo mengalami penurunan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 yang turun RP900 miliar atau 6,3% dibandingkan 2016.
Kominfo dinilai Maftuch juga terkesan tidak serius melelang frekuensi. Pasalnya, Kominfo hanya mengalokasikan satu blok pada pita frekuensi 2,3 GHz untuk dilelang tahun ini, sementara sisanya tidak jelas kapan akan dilelang.
Padahal penundaan satu blok di pita frekuensi 2,3 GHz telah menghilangkan potenai penerimaan PNBP mencapai Rp2,3 Triliun dan setiap penundaan turut mengakumulasi potensi kehilangan PNBP hingga Rp250 miliar per tahun.
Lelang juga sepertinya tidak berkaitan sama sekali dengan pembangunan infrastruktur jaringan hingga ke pelosok Nusantara yang mendukung prioritas Pemerintahan terkait 100 persen cakupan Indonesia broadband plan.
Hingga kini, penetrasi layanan broadband di Indonesia mencapai 65%, artinya Indonesia masih memerlukan pembangunan infrastruktur telekomunikasu hingga ke seluruh pelosok tanah air sebagai landasan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Kominfo semestinya terang-terangan dan melakukan lelang secara terbuka mengungkapkan rencana kerja mereka secara gamblang ke publik, agar terkesan serius,” pungkas Maftuch.
