4g smartphone

Gita Wiryawan mungkin adalah salah satu menteri di masa pemerintahan Presiden SBY yang paling diingat publik khususnya pedagang ponsel. Bukan karena prestasinya menekan impor berbagai produk asing yang semakin merajalela di Indonesia, namun karena ia adalah satu-satunya pejabat tinggi yang pernah blusukan ke Roxy Mas, Jakarta (8/Mei/2013).

Seperti kita ketahui sudah sejak lama, sejumlah pusat perdagangan ponsel di Jakarta, menjajakan ponsel BM (black market). Sebagai pusat belanja ponsel terbesar di Asia Tenggara, Roxy bahkan disebut-sebut sebagai sentra produk BM sebelum menyebar ke pusat perbelanjaan lainnya.

Dengan mata kepala sendiri, dalam sidaknya Gita memang menemukan banyak smartphone dan tablet keluaran terbaru yang masuk secara ilegal ke Indonesia. “Bukan hanya ilegal tapi diselundupkan,” kata Gita dalam keterangan persnya.

Ia menemukan produk telepon pintar terbaru seperti Blackberry Z10 dan Q10 serta tablet Apple Ipad Mini yang tidak dilengkapi kartu garansi, label izin dan panduan berbahasa Indonesia.

Ada juga produk telepon pintar terbaru seperti Blackberry Z10 dan Q10 serta tablet Apple Ipad Mini yang tidak dilengkapi kartu garansi, label izin dan panduan berbahasa Indonesia. Selain itu, Gita juga menemukan beberapa produk yang dijual dengan kartu garansi palsu.

“Bahkan ada satu outlet yang memproduksi kartu garansi yang jiplakan atau duplikat. Label, kartu garansi harusnya sesuai ketentuan. Pelanggarannya cukup banyak. Ini merugikan negara, bisa sampai triliunan rupiah. Kita lihat dulu, baru beri sanksi,” tegasnya lagi.

Publik tentu menunggu langkah selanjutnya dari Gita Wiryawan. Hal yang sangat wajar mengingat peredaran ponsel BM selama ini nyaris tak tersentuh aparat hukum. Mungkin karena bisnis barang gelap ditempat terang ini memang sudah menggurita dan melibatkan banyak pihak.

Ironisnya, nilai impor produk ponsel terus meroket setiap tahunnya, seiring dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang gemar gonta-ganti ponsel rata-rata setahun sekali. Maraknya ponsel BM jelas mengurangi potensi pajak. Padahal jika digenjot, PPN ponsel bisa memberi kontribusi yang signifikan bagi pendapatan negara.

Sayangnya, seperti kita ketahui karir politik Gita Wiryawan kemudian meredup seiring gagalnya ia menjadi capres dari Partai Demokrat. Partai besutan SBY ini juga pada akhirnya tak mampu berbuat banyak pada Pileg 2014. Kasus korupsi yang membelit banyak kadernya, membuat partai berlambang mirip mobil Mercy ini banyak kehilangan suara.

Seperti halnya menteri-menteri di era SBY, pasca lengser dari pemerintahan, keberadaan Gita kini juga tak jelas rimbanya. Ia pergi meninggalkan semangat memperbaiki tata niaga ponsel di Tanah Air. Namun itu tak cukup dengan sekedar melakukan sidak dan tak ada tindak lanjut setelahnya. Wajar jika publik menilai itu hanya sekedar langkah pencitraan semata.

Bumerang

Meski sidak Gita tak berdampak apa-apa, upaya perbaikan tata niaga ponsel yang carut marut di Tanah Air berlanjut di era pemerintahan Jokowi saat ini. Adalah Menkominfo Rudiantara yang mempertegas pentingnya implementasi aturan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) yang sebelumnya sudah disusun oleh Kementerian Perdagangan di era SBY.

Aturan ini adalah terobosan yang sangat baik karena bisa menjadi titik balik posisi Indonesia, dari sekedar pasar berubah menjadi produsen. Bagaimana tidak, TKDN yang merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet ini, dengan gamblang menjelaskan kewajiban para vendor untuk dapat memenuhi TKDN hingga 30% pada 2017.

Beleid itu memang tidak main-main. Pasalnya, untuk memperkuat efektifitas di lapangan, Kemendag didukung penuh oleh dua kementerian lain, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Perindustrian. Masing-masing kementerian pada akhirnya  sepakat untuk menetapkan kebijakan sinergis soal TKDN untuk semua ponsel 4G yang masuk ke Indonesia mulai 1 Januari 2017 nanti. Jika vendor tak mampu memenuhi aturan ini, otomatis tak bisa lagi memasarkan produk mereka di pasar domestik.

Jelas diberlakukannya aturan TKDN bertujuan untuk lebih memberdayakan bangsa Indonesia, baik dari brainware dan value added. Bukan jadi tempat impor saja. Sebanyak 60% komponen ponsel adalah software dan Indonesia diyakini punya kemampuan di sana.

Aturan TKDN juga sekaligus untuk menekan impor ponsel yang selama ini terus membengkak. Seperti diketahui, nilai impor ponsel Indonesia rata-rata per tahun mencapai USD 3,5 miliar. Nilai tersebut berkontribusi pada defisit transaksi perdagangan. Ditargetkan aturan ini, bisa mengurangi hingga 30% impor ponsel pada 2017.

Meski sudah diumumkan jauh-jauh hari, faktanya hingga hari ini belum banyak vendor handset yang bersedia memastikan komitmen investasi di Tanah Air. Dalam catatan Kementrian Perindustrian (Kemenperin), baru 16 pemegang merek yang lolos TKDN 4G dengan komposisi 20% yakni  PT Hartono Istana Teknologi (Polytron), PT Aries Indo Global (Evercoss), PT Arga Mas Lestari (Advan), PT Tera Data Indonusa (Axioo), PT Maju Express Indonesia (Mito), PT Sinar Bintang Nusantara (Gosco), PT Supertone (SPC), PT Zhou Internasional (Asiafone).

Berikutnya, PT Samsung Indonesia (Samsung), PT Indonesia Oppo Electronics (Oppo), PT Hair Electrical Appliances Indonesia (Haier), PT Huawei Tech Investmen dengan produk di PT Panggung Electronic Citra Buana (Huawei), PT Smartfren Telecom (Smartfren), PT Panggung Electronic Citra Buana bekerjasama dengan PT ZTE Indonesia (Bolt), PT Tridharma Kencana bekerjasama dengan PT Lenovo Indonesia (Lenovo), dan PT SAT Nusa Persada bekerjasama dengan PT Tata Sarana Mandiri (Ivo). Sementara itu Asus sudah merakit smartphonenya juga dengan PT SAT NusaPersada sebagai salah satu persyaratan memenuhi aturan TKDN.

Sejauh ini banyak vendor asing yang masih bersikap wait and see. Brand-brand top seperti Xiaomi, Huawei, ZTE, Sony dan Apple, tak pernah secara terbuka memastikan bahwa mereka akan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu. Mereka masih berharap aturan TKDN bersifat lebih luwes dengan hanya mewajibkan komponen software, tidak manufaktur yang membutuhkan investasi besar.

Alhasil, setahun sejak diumumkannya fakta dilapangan berkata lain. Beleid ini justru menjadi boomerang. Banyak vendor terkendala dengan peraturan TKDN. Untuk tetap bisa memasarkan produk 4G, vendor seperti One Plus bahkan bersikap akal-akalan yakni men-down grade varian One X yang sudah 4G ready menjadi hanya 3G. Namun, konsumen yang membeli One X tak perlu khawatir karena hanya perlu sedikit mengoprek, smartphone ini sudah bisa mengakses layanan 4G.

Tak kekurangan akal, jalur BM nyatanya banyak dipilih oleh para importir nakal. Tak ayal, keberadaan smartphone illegal kini sangat mudah ditemukan di situs-situs belanja. Banyak smartphone terbaru yang diminati pasar, ternyata dengan bebas dapat diperoleh di berbagai situs belanja online terkemuka, terutama yang bersifat market place.

Suara Sumbang

Maraknya smartphone illegal jelas menyengat vendor yang sudah berinvestasi di Indonesia. Salah satunya adalah Lenovo. Sebagai salah satu vendor yang menaati peraturan TKDN, Lenovo cukup menyesalkan sikap pemerintah yang mereka nilai belum tegas dalam membendung ponsel BM tersebut.

“Kami baru hari ini lho meluncurkan Vibe K4 Note dan baru masuk pre-order sampai tanggal 31 Maret 2016. Tapi kami lihat sudah ada beberapa situs online yang menjual Vibe K4 Note tidak resmi,” terang Adrie R. Suhadi, Country Lead Lenovo Mobile Business Group Indonesia, di Jakarta (23/3/2016).

“Kami ingin pemerintah lebih meperketat importir ilegal itu. Dengan aturan TKDN ini kan Lenovo berinvestasi. Kami mengikuti peraturan. Dengan adanya barang BM ini kami jelas merasa dirugikan,” lanjut Adrie dengan muka geram.

Tak hanya pihaknya yang merasa dirugikan, dengan adanya barang BM konsumen juga akan dirugikan. Karena pihak Lenovo tidak meng-cover kerugian barang yang tidak resmi.

“Harapannya sih pemerintah ambil tindakan. Pemerintah sudah janji, tapi sampai sekarang tidak ada tindakan yang real dan ini tidak hanya terjadi di Lenovo”, ujarntya.

Selain membuat marak peredaran smartphone ilegal, TKDN juga membuat para vendor dan distributor resmi meradang. Pokok masalahnya adalah, hingga hari ini petunjuk teknis (Juknis) yang ditunggu-tunggu tak kunjung diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian.

Alih-alih mewajibkan vendor membangun pabrik, Kemenperin malah berencana mengubah draf Peraturan Menteri Perindustrian No. 82 dan 38. Aturan ini tentu memukul vendor asing yang sudah berniat membangun pabrik atau membuka fasilitas perakitan di Indonesia.

Ada lima skema komposisi TKDN smartphone 4G LTE dalam draf tersebut.  Pertama berupa 100% TKDN perangkat keras (hardware) dan nol persen perangkat lunak (software). Kedua, 75% hardware dan 25% software. Ketiga, 50% hardware dan 50% software. Keempat, 25% hardware dan 75% software. Terakhir adalah nol persen hardware dan 100% software.

Tentu saja lima skema ini dianggap tak adil oleh vendor yang sudah mau berinvestasi di Indonesia. Baik yang membangun pabrik seperti Samsung dan Oppo, atau membuka fasilitas perakitan di Indonesia seperti yang dilakukan Lenovo bekerjasama dengan PT TDK. Lewat AIPTI (Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia), mereka pun menyuarakan keberatan.

AIPTI menganggap adanya lima skema tersebut justru cenderung memberikan kelonggaran bagi vendor untuk mengimpor ponsel dalam bentuk barang jadi. Artinya, ponsel 4G bisa masuk pasar Indonesia dengan memenuhi TKDN hanya melalui software aplikasi saja tanpa membutuhkan industri manufakturnya.

Ketua APITI Lee Kang Hyun, menilai bahwa lima opsi, bahkan ada opsi 100% untuk Software, itu tak adil bagi yang sudah berinvestasi di hardware.

“Memenuhi TKDN software tentu lebih mudah dibandingkan memenuhi TKDN hardware pada smartphone 4G, karena membutuhkan nilai investasi yang jauh lebih rendah”, ujarnya.

Lee yang juga Vice President Samsung Electronics Indonesia, mengingatkan bahwa Pemerintah seharusnya bersikap adil dalam perhitungan TKDN smartphone 4G bagi para investor.

Selain principal, kalangan distributor juga secara terbuka mengkritisi aturan TKDN yang telah menghambat penjualan di tingkat retail.  CEO Erajaya Hasan Aula, menyebutkan bahwa pihaknya enggan menjual produk yang tak jelas rimbanya, meski itu membawa konsekwensi Erajaya tak bisa menjual produk yang sedang diburu konsumen.

“Ada masalah TKDN. Beberapa brand belum siap untuk mengikuti aturan TKDN. Kalau Anda lihat ada yang jualan (iPhone 6S) itu barang tidak jelas meski banyak peminat. Kami di Erajaya hanya menjual produk yang resmi,” tutur Hasan di sela-sela gelaran Gadget Invasion Week di MTA, Jakarta (1/3/2016).

Ditambahkan oleh Djatmiko Wardoyo, Director Marketing and Communication Erajaya, walaupun yang terkena aturan TKDN adalah pihak principal, distributor juga akan kena juga. “Karena kalau (produk-red) tidak bisa masuk, kita tidak bisa jualan,” tandas pria yang akrab dipanggil Koko.

Untuk itu, Koko kembali menegaskan bahwa pihaknya berharap kepada pemerintah agar segera memutuskan skema mana yang akan berjalan, sehingga ada kepastian investasi dari principal seperti apa.

Bagi Erajaya sendiri, meski punya kemampuan menjual serta jaringan distribusi dan ritelnya yang sudah mapan, aturan TKDN berdampak tidak kondusif. Karena hanya bisa menjual produk resmi, Erajaya (dan distributor resmi lainnya), otomatis tidak bisa menjual smartphone 4G yang tak bisa masuk ke Indoensia karena belum memenuhi aturan TKDN minimal 20% di tahun ini dan 30% pada 2017.

Fenomena smartphone BM memang menyisakan dua sisi yang bersinggungan. Konsumen diuntungkan karena memperoleh produk dengan harga murah meski tak memperoleh garansi resmi. Namun pemerintah tak memperoleh sepeser pun dari pajak penjualan. Tak berlebihan jika kita menyebut smartphone ilegal yang marak belakangan ini, adalah bentuk ketidakcermatan pemerintah dalam menyusun road map industri e-commerce.

Alih-alih membangun industri e-commerce yang tangguh, nyatanya pemerintah malah kehilangan potensi pajak yang sangat besar. Sekedar diketahui, pada 2014 belanja impor ponsel oleh pelaku bisnis di Indonesia mencapai Rp 70 triliun. Jika setengahnya saja memilih berjualan di berbagai situs belanja online yang saat ini masih bebas pajak, maka triliunan rupiah menguap begitu saja.