Ilustrasi mobile money ( Kredit: memeburn.com)
Ilustrasi mobile money ( Kredit: memeburn.com)
Ilustrasi mobile money ( Kredit: memeburn.com)

Jakarta, Selular.ID – Perkembanngan e-money di Indonesia begitu pesat, penerbit uang elektronik ini pun bukan hanya dari kalangan perbankan. Operator selularpun masuk ke dalamnya.

Operator selular sebagai salah satu bagian yang menjadi penerbit uang elektronik ini mempunyai peluang yang cukup bagus untuk menjadikan mobile payment sebagai revenue stream baru sekaligus mendorong upaya pemerintah dalam mewujudkan Less Cash Society. Tak ayal persaingan antar penerbit uang elektronik ini pun tidak bisa dihindari.

Bahkan perlakuan menganakemaskan perbankan oleh Bank Indonesia (BI) pun tak dapat dihindari menyusul dikeluarkannya aturan BI yang dinilai menghambat perkembangan layanan uang elektronik yang dilakukan oleh operator.

Farida Peranginangin, Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI menegaskan tidak ada “anak emas” dalam penyelenggaraan uang elektronik di Indonesia.

BI sebagai regulator yang berwenang untuk mengatur, memberi izin dan mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran menurut Farida tidak membedakan Bank atau non bank untuk menjadi penyelenggara (penerbit uang elektronik).

“Sekarang kalau kita lihat jumlah penerbit, dari 20 penerbit yang ada tidak semuanya berupa bank. Penerbit yang berupa Bank hanya ada 9 penerbit, sedangkan lembaga selain bank mencapai 11 penerbit. Jadi kalau dibilang menganakemaskan bank ya tentunya tidak,” jelasnya.

Terkait aturan agen LKD individu yang dianggap telah memutus mata rantai distribusi uang elektronik telco, Farida menjelaskan bahwa penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan agen LKD, yang dapat berupa individu ataupun badan hukum. Semua penerbit boleh bekerjasama dengan agen LKD badan hukum, tentunya setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Hal ini menurut Farida tidak dibedakan baik penerbit berupa bank ataupun telco. Menurutnya BI ingin memperluas layanan ini agar semua orang dapat menggunakannya termasuk untuk penyaluran program bantuan pemerintah. Upaya perluasan tersebut memerlukan kerjasama dengan agen LKD individu. Berbeda dengan Agen LKD badan hukum yang lebih mudah untuk diawasi, penggunaan Agen LKD individu yang diperlukan untuk memperluas LKD memiliki beberapa resiko.

Sebagai agen LKD, individu tersebut dapat melakukan registrasi pemegang uang elektronik, top up, pembayaran tagihan, tarik tunai, penyaluran program bantuan pemerintah. “Bayangkan ada agen LKD indvidu yang dapat menyalurkan pencairan bantuan pemerintah, berarti dia dititipin uang, kalau dia kabur bagaimana?” tegasnya.

BI menurut Fairda mau berhati-hati terlebih dahulu sampai yakin bahwa mekanisme yang diterapkan ini berjalan dengan baik dan resikonya bisa dimitigasi dengan baik.

“Jangan salah, tidak semua bank kita bolehkan untuk merekrut agen LKD individu, hanya bank dengan kategori BUKU 4 saja yang kami bolehkan untuk merekrut agen LKD individu. Pertimbangannya adalah kita membebankan tanggungjawab pelaksanaan LKD melalui agen LKD individu tersebut kepada bank.  Berdasarkan profilnya, bank BUKU 4 memiliki mitigasi resiko  yang sudah berjalan lebih baik, jangankan telekomunikasi, bank BUKU 3 juga belum dibolehkan untuk bekerjasama dengan agen LKD individu,” pungkasnya. (bda)