Microsoft dan Google Pimpin Koalisi Perusahaan Teknologi Tuntut Pembatasan Pengawasan dari Pemerintah AS

Pada bulan Oktober lalu, perusahaan-perusahaan besar industri teknologi mengajukan petisi kepada Kongres untuk mereformasi kebijakan pengawasan pemerintah AS. Sekarang, perusahaan memperluas permintaan mereka secara global. Microsoft, Apple, Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo, dan AOL (induk perusahaan Engadget) telah bersatu untuk meminta pemerintah-pemerintah dunia untuk meninjau kembali praktek intelijennya. Kali ini, perusahaan tengah menyuarakan dengan surat bernada lebih keras.

Isi pokok petisi cukup jelas, kelompok perusahaan itu meminta otoritas pemerintah mengenakan “batasan yang logis saat mereka memaksa penyedia layanan untuk mengungkap data pengguna,” dan agar lebih memahami perbedaan antara privasi dan kepercayaan yang dibutuhkan oleh penyedia teknologi dan penggunanya. Kelompok ini juga menuntut peningkatan pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi. Mereka menguraikan suatu sistem yang memungkinkan perusahaan untuk mempublikasikan permintaan informasi jenis dan frekuensi pengguna dan melekat pada “kerangka hukum yang jelas” dengan “keseimbangan yang kuat.”

Pemerintah di luar AS juga didorong untuk bekerja bersama-sama, guna menciptakan sebuah “kerangka kerja kuat, berprinsip, dan transparan” untuk memandu permintaan data di seluruh wilayah hukum. Kelompok raksasa teknologi menginginkan perubahan ini untuk menghormati arus informasi, dan memastikan penyedia layanan bisa membangun infrastruktur dalam skala global, tanpa perlu menyimpan data di dalam negeri demi penyelidikan pemerintah nasional.

CEO Twitter Dick Costolo menulis di website gerakan bersama ini, “Pengawasan pemerintah yang dirahasiakan akan menghambat arus informasi yang bebas. Prinsip-prinsip yang kita ajukan akan mereformasi sistem saat ini guna menyeimbangkan kebutuhan keamanan dan privasi sambil menjaga hak asasi manusia dari kebebasan berekspresi.”

Sebuah surat terbuka kepada Washington menggarisbawahi, “keseimbangan di banyak negara sudah condong mendukung negara dan menjauh dari hak-hak individu.” Perusahaan berjanji untuk menyimpan data pengguna secara aman dengan teknologi enkripsi dan dengan memerangi permintaan pemerintah yang tidak masuk akal, tetapi perubahan harus dimulai dari dalam. “Laporan seputar pengawasan pemerintah ini menunjukkan adanya kebutuhan nyata untuk mengungkap batasan baru pada bagaimana pemerintah mengumpulkan informasi.”

Mark Zuckerberg menyatakan, “Pemerintah AS harus mengambil kesempatan ini untuk memimpin upaya reformasi dan membuat hal yang benar.” Surat itu memang meminta Kongres untuk “memimpin dan membuat reformasi” agar membawa perubahan yang diusulkan membuahkan hasil.

Perusahaan-perusahaan terbuka juga mengetahui kebutuhan pemerintah untuk mengambil tindakan tertentu demi kepentingan publik. Petisi itu dengan jelas menyatakan bahwa undang-undang yang mengatur pengawasan saat ini belum mapan, bahkan bisa menghambat adopsi teknologi baru di masa mendatang. Petinggi Microsoft Brad Smith menyatakan dengan tepat, “Orang tidak akan menggunakan teknologi yang tidak mereka percayai. Pemerintah telah menjadikan kepercayaan ini berrisiko, dan pemerintah perlu membantu mengembalikannya.” (Nis)