Jakarta, Selular.ID – Tren layanan Over the Top (OTT) di era digital ini terus berkembang. Pemerintah pun diharapkan segera membuat regulasi terkait layanan ini.
Asep Mulyana, Ketua Umum Serikat Karyawan PT Telekomunikasi (Sekar Telkom) menyampaikan, melalui seminar Nasional bertajuk Mendorong Regulasi OVER THE TOP yang Berkeadilan diharapkan pemeintah, segera menetapkan regulasi OTT.
“Regulasi tersebut diperlukan agar layanan OTT yang sudah berjalan selama ini mendatangkan manfaat yang maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia, baik dari sisi bisnis, sisi peluang usaha kecil dan menengah, kepentingan ekonomi nasional, dan kepentingan masyarakat pada umumnya,” jelasnya.
Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika menyambut baik gagasan yang muncul dari masyarakat yang diwakili oleh Serikat Karyawan di sebuah BUMN sehingga bersedia hadir sebagai keynote speaker.
Sekjen DPP Serikat Karyawan Telkom Abdul Karim dalam kesempatan yang sama menargetkan kegiatan ini menjadi pendorong bagi Regulator untuk menetapkan regulasi OTT yang berkeadilan agar industri digital di tanah air berkembang terarah dan memenuhi harapan serta kepentingan semua kalangan.
Kedepan, kegiatan perekonomian akan lebih banyak mengarah ke ekonomi digital sehingga butuh pengaturan yang komprehensif agar Indonesia relatif tidak tertinggal dari negara-negara maju dalam ekonomi digital tersebut.
Di samping itu, dengan adanya regulasi, akan tercipta sebuah kepastian sehingga kalangan investor tidak akan ragu untuk berinvestasi secara jangka panjang.
Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar adalah pasar empuk industri digital, oleh sebab itu semua pihak harus saling bekerja sama menggarap pasar tersebut agar tumbuh bersama-sama.
Jangan hanya ada satu atau dua pihak yang ingin meraup untung secara berlebih sementara pihak lainnya yang sama-sama ada di industri tersebut hanya jadi penonton, terutama pelaku OTT dalam negeri.
Di balik itu, ada pesan yang juga tidak kalah pentingnya mengapa regulasi OTT perlu dibuat dengan baik dan benar yaitu terkait isu pertahanan dan keamanan nasional, perlindungan data pribadi dan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual.
Fenomena yang ditimbulkan oleh teknologi digital menyentuh berbagai aspek dalam masyarakat dengan segenap ekses yang berpotensi muncul antara lain fraud dan kegiatan abuse melalui konten digital, penyebaran konten-konten yang tidak bertanggung jawab (hoax, pornografi, SARA, penipuan, kriminal, dlsb.) dan benturan dengan peraturan atau regulasi terkait lainnya.
