Selular.ID – Di tengah rendahnya kecepatan dan coverage yang belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan) harga internet yang dipatok operator selular lagi-lagi menuai sorotan.
Tak tanggung-tanggung, Menkomdigi Meutya Hafid yang menyoal hal tersebut. Menteri dari Partai Golkar itu secara terbuka meminta agar operator menurunkan harga kuota internet.
Permintaan itu disampaikan Meutya saat acara peresmian Permen Komdigi Nomor 7 Tahun 2026 terkait tata kelola kartu SIM berbasis biometriK, Selasa (27/1/2026) lalu.
Dalam forum yang dihadiri sejumlah petinggi operator telekomunikasi, termasuk Dirut PT Telkom Dian Siswarini dan Direktur XLSmart Merza Fachys, Meutya meminta operator selular untuk menaikkan kualitas jaringan internet sampil menurunkan harga yang berlaku saat ini.
Mantan reporter Metro TV itu, menyebut percepatan jaringan merupakan bagian dari tata kelola industri telekomunikasi yang lebih baik sehingga operator dihimbau untuk meningkatkan kecepatan internet.
“Tata kelola yang lebih baik lainnya yang kita sudah lihat dan kita minta kepada operator selular terus melakukan lebih banyak lagi adalah kecepatan internet,” ujar Meutya.
Sejalan dengan permintaan peningkatan kualitas internet, Komdigi juga menghimbau operator selular untuk menyediakan harga internet yang tetap terjangkau dan juga kompetitif.
Sehingga nantinya kualitas layanan internet yang semakin baik tersebut tidak membebani masyarakat.
“Dan yang terakhir, harganya juga tolong tidak mahal-mahal ya. Jadi, pertama aman, kedua kecepatannya ditambah dan juga satu lagi harganya harus bersaing,” pungkasnya.
Harga Internet Selular di Indonesia Salah Satu yang Termurah di Dunia
Permintaan Menkomdigi rasanya terbilang wajar, mengingat ketersediaan jaringan internet membuat masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan informasi tanpa terbatas ruang dan waktu.
Saat ini internet menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi manusia di era modern, tak terkecuali bagi masyarakat Indonesia, khususnya kalangan muda.
Seiring dengan massifnya pembangunan jaringan 4G, penggunaannya pun semakin berkembang ke seluruh wilayah Indonesia.
Dari semula hanya untuk berkomunikasi, teknologi internet kini juga digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti pendidikan, berjejaring di media sosial, hiburan, hingga mengakses layanan keuangan, transportasi, e-commerce, dan lainnya.
Sejatinya, kebutuhan internet yang tinggi dipicu oleh kehadiran teknologi 4G. Sejak era 4G dimulai pada 2014, operator di Indonesia berlomba-lomba membangun BTS berteknologi 4G hingga ke berbagai pelosok di wilayah Indonesia.
Hasilnya, adalah lonjakan pengguna yang terus meningkat setiap tahunnya.
Survey APJII (Asosiasi Penggguna Jasa Internet Indonesia) pada awal 2025, pengguna internet telah mencapai sekitar 229-230 juta jiwa, dengan tingkat penetrasi sekitar 80,66% dari total populasi.
Jumlah itu menjadikan Indonesia salah satu pasar internet terbesar di dunia, didominasi oleh Gen Z dan Milenial yang mengakses melalui perangkat mobile untuk media sosial, berita, dan transaksi daring.
Ke depan, pertumbuhan pengguna diprediksi masih terus berlanjut, meskipun melambat karena mayoritas populasi sudah terhubung.
Fokus operator pun bergeser ke peningkatan kualitas dan pemerataan akses di berbagai wilayah yang masih belum terhubung oleh jaringan internet.
Di sisi lain, tak dapat dipungkiri bahwa harga merupakan salah satu faktor utama dan penentu signifikan dalam pembelian paket data internet.
Konsumen, terutama mahasiswa dan pengguna umum, sangat mempertimbangkan keterjangkauan dan daya saing harga sebelum memilih operator. Meski demikian, keputusan tersebut juga dipengaruhi oleh kualitas jaringan dan kecepatan.
Faktanya, berbagai faktor non-harga seperti kualitas jaringan, keandalan, kecepatan, kemudahan pembelian, kekuatan merek, dan layanan pelanggan sering kali lebih diutamakan.
Penelitian menunjukkan bahwa selain harga dan promosi, faktor kinerja produk dan gaya hidup juga memengaruhi keputusan pembelian.
Di Indonesia sendiri, harga paket data internet khususnya selular, merupakan salah satu yang ternurah di dunia. Tengok saja laporan Cable.co.uk, situs web perbandingan layanan broadband, TV, dan telepon terkemuka di Inggris yang berdiri sejak 2005.
Dalam sebuah laporan yang dipublikasikan pada Mei 2024, situs tersebut memuat 10 negara yang menawarkan harga paket internet paling murah per 1 Gb di dunia.
Baca Juga:
- Dear Meutya Hafid, ATSI Desak Regulasi Adil untuk OTT Demi Industri Telekomunikasi
- 5G Gacor di India Tapi Memble di Indonesia, Salahnya di Mana?
Ke-10 negara itu (berturut-turut) adalah Israel, Italia, Fiji, San Marino, Kamboja, Pakistan, India, Kirgistan, Perancis, dan Kolombia.
Bagaimana dengan Indonesia? cable.co.uk menempatkan Indonesia di peringkat ke-17. Berdasarkan studi, rata-rata harga paket internet di Indonesia adalah sebesar US$ 0,28 atau Rp4.200 per satu gigabyte.
Riset tersebut menunjukkan, sejatinya harga paket internet Indonesia, khususnya yang ditawarkan oleh operator selular sudah cukup terjangkau bagi banyak kalangan, khususnya mahasiswa dan masyarakat umum yang memiliki budget terbatas.
Padahal untuk membangun jaringan internet di Indonesia tidaklah mudah. Wilayah geografi negara kita sangat luas dan menantang.
Alhasil, menggelar jaringan terutama fiber optic di medan yang berbeda-beda tidak semudah yang dibayangkan. Operator dihadapkan pada berbagai persoalan, tidak hanya investasinya yang mahal, tapi juga masalah deployment, dan skala pekerjaan yang besar.
Hal itu ditambah dengan persoalan lain yang bikin kening kepala, seperti jarak yang terbilang panjang, infrastruktur yang tidak memadai, dan masalah perizinan yang berlapis-lapis di setiap daerah, sehingga memicu lonjakan biaya yang harus ditanggung operator.
Dalam kasus berbeda, masalah keamanan juga menjadi momok bagi pekerja. Tengok kembali kejadian kelam pada 2022.
Sebanyak Delapan orang tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Rabu (2/3/2022).
Para korban merupakan pekerja jaringan telekomunikasi. Mereka merupakan karyawan PT Palapa Timur Telematika (PTT). Saat ditembaki KKB, mereka tengah memperbaiki BTS 3 milik Telkomsel.
Kejadian tragis itu, seharusnya mejadi cerminan bagi pemerintah dan aparat keamanan, khususnya dalam melindungi keamanan para pekerja.
Pasalnya, mereka tengah berupaya membangun konektifitas yang menjadi tulang punggung bagi meningkatnya aktifitas digital demi kemajuan ekonomi bangsa.
Tak terkecuali Papua, pulau terbesar di dunia yang membutuhkan infrastruktur digital, seperti halnya wilayah-wilayah lain di Indonesia.
Harga Murah Berdampak Pada Turunnya Kualitas Layanan
Kembali ke seruan Meutya Hafid agar operator selular menurunkan harga tarif data. Sekilas, permintaan ini terbilang populis, karena tarif yang lebih murah mendorong lebih banyak masyarakat yang mengakses internet.
Namun, seruan ini memiliki implikasi yang fatal. Jika tarif yang sudah terbilang murah saat ini terus diturunkan, akan memicu perang tarif yang tak berkesudahan.
Padahal, saat ini medan pertempuran operator dalam melayani pelanggan telah berubah signifikan. Seiring dengan tuntutan kualitas dan kestabilan jaringan, tarif murah yang sebelumnya menjadi key driver dalam menggaet dan mempertahankan pelanggan, perlahan mulai ditinggalkan.
Sadar akan pentingnya keberlangsungan industri telekomunikasi nasional, operator seluler di Indonesia bergeser dari sekadar tarif murah menuju penawaran bernilai tambah yang lebih komprehensif.
Fokus utama yang ditawarkan kepada pelanggan, kini mencakup peningkatan kualitas jaringan, paket data tak terbatas (unlimited), layanan fixed wireless access (FWA) 5G, serta bundel hiburan seperti streaming/konten digital demi memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih tinggi.
Sudah waktunya perang tarif ditinggalkan karena perang yang ekstrem dan tak berkesudahan, mengancam keberlanjutan industri telekomunikasi di Indonesia.
Dampak perang tarif sangat fatal, karena menurunkan margin keuntungan, menghambat investasi infrastruktur, dan berpotensi menurunkan kualitas layanan.
Meskipun menguntungkan konsumen dalam jangka pendek, tarif yang terlalu murah membatasi kemampuan operator untuk memperbarui teknologi jaringan, khususnya 5G yang kini seolah jalan di tempat, padahal telah diluncurkan pada 2021.
Jika hal tersebut terjadi, ujungnya masyarakat yang lebih dirugikan, karena bukan hanya kualitas yang menurun, namun akses internet alih-alih berkembang malah coverage-nya bisa itu-itu saja.
Di tengah tingginya beban investasinya, sebagai entitas bisnis operator tentu lebih memprioritaskan wilayah yang menawarkan pendapatan. Sehingga kawasan yang dinilai tidak potensial secara bisnis, semakin ditinggalkan.
Nah, ketimbang meminta operator menurunkan harga tarif data internet, seharusnya Menkomdigi Meutya Hafid berupaya fokus membantu industri selular kembali sehat yang kelak akan “dibayar kembali” dalam bentuk penggelaran jaringan yang lebih luas.
Setelah lebih dari setahun memimpin Kementerian Komdigi, kini waktunya bagi perempuan kelahiran Bandung itu untuk melakukan aksi nyata.
Saat ini kebijakan yang mendesak adalah penataan ulang beban regulasi (regulatory charge), tidak hanya bertumpu pada operator, melainkan juga para pemain OTT (Over The Top) yang selama ini menikmati infrastruktur digital yang dibangun operator, namun tidak membayar sepeser pun.
Padahal, industri selular di era digital telah berubah drastis. Layanan dasar seperti voice dan SMS, tidak lagi menjadi tambang uang bagi operator.
Ironisnya, layanan tersebut masih dijadikan sumber pemasukan bagi Komdigi dalam menggenjot PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
Kebijakan lain yang juga tak kalah mendesak adalah, pemangkasan regulatory charge yang bilangannya sudah melebihi indeks global (>8%), terutama beban lisensi spektrum.
Sebagaimana diketahui, sejak lima tahun terakhir operator selular meminta pemerintah melalui Komdigi agar mengurangi regulatory charge yang sudah berkisar 12% dan telah mencekik kesehatan industri.
Regulatory charge yang sesuai dengan indeks global, diyakini akan mendorong keseimbangan antara tarif yang terjangkau dan keberlanjutan investasi pembangunan infrastruktur.
So, jika ingin tarif murah, Meutya Hafid harusnya lebih banyak mendengar permasalahan yang dihadapi operator selular dan berupaya mencari solusi.
Persoalan tarif tak bisa dilihat hitam putih dan hanya menjadi tanggung jawab operator. Pemerintah juga punya andil. Diperlukan kebijakan yang pro pasar agar industri telekomunikasi kembali sehat.
Di sisi lain, kebijakan lama yang usang dan hanya membebani operator sudah selayaknya di masukan tong sampah.
Selayaknya tujuan pemerintah diselaraskan dengan upaya operator yang tak ingin terus-terusan terjebak pada perang tarif, sehingga tercipta kembali industri selular yang sehat seperti dua atau tiga dekade lalu.
Pasalnya, industri telekomunikasi yang sehat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital, peningkatan produktivitas, dan efisiensi di berbagai sektor usaha.
Industri yang sehat memungkinkan operator meningkatkan kualitas layanan, mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan (seperti 4G/5G), sekaligus menciptakan ekosistem digital yang kuat bagi perusahaan rintisan (startup).
Ujung-ujungnya, dengan jaringan internet yang meluas, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai.
Jika itu tercapai, Meutya Hafid membuktikan diri sebagai mitra industri yang tepat sekaligus pembantu presiden yang layak dipertahankan di tengah isu reshuffle yang kerap dihembuskan oleh banyak kalangan.
Baca Juga: Industri Selular Bisakah Kembali Sehat Seperti Dulu?
