Selular.id – Kebijakan privasi terbaru Starlink memicu perdebatan global soal batas antara inovasi kecerdasan buatan (AI) dan perlindungan data pribadi.
Layanan internet satelit milik SpaceX itu kini mengizinkan penggunaan data pengguna untuk pelatihan AI secara default, langkah yang dinilai berisiko terhadap privasi jutaan orang di seluruh dunia.
Starlink secara diam-diam memperbarui Global Privacy Policy pada 15 Januari 2026.
Dalam kebijakan tersebut disebutkan bahwa data pengguna dapat digunakan untuk melatih model pembelajaran mesin dan AI, serta dibagikan kepada penyedia layanan dan “kolaborator pihak ketiga”, kecuali pengguna secara aktif memilih untuk menolak atau opt out.
Perubahan ini pertama kali dilaporkan Reuters pada 31 Januari 2026 dan menandai pergeseran signifikan dari kebijakan sebelumnya, yang tidak secara eksplisit menyebut penggunaan data untuk pelatihan AI.
Dengan lebih dari 9 juta pengguna global, kebijakan baru Starlink memunculkan pertanyaan serius soal persetujuan, transparansi, dan potensi penyalahgunaan data.
“Ini jelas membuat saya mengernyitkan dahi dan akan menimbulkan kekhawatiran jika saya adalah pengguna Starlink,” kata Anupam Chander, profesor hukum teknologi dari Georgetown University, dikutip dari Reuters.
“Sering kali sebenarnya ada penggunaan data Anda yang sepenuhnya sah, tetapi tidak ada batasan yang jelas mengenai untuk jenis penggunaan apa data tersebut nantinya akan dimanfaatkan,” tambahnya.
Momentum kebijakan ini datang di saat krusial bagi SpaceX.
IPO SpaceX
Perusahaan antariksa paling bernilai di dunia itu tengah mempersiapkan penawaran saham perdana (IPO) besar pada paruh akhir 2026, yang diperkirakan dapat mendorong valuasi SpaceX menembus 1 triliun dolar AS.
Di saat yang sama, SpaceX juga dilaporkan sedang bernegosiasi untuk bergabung dengan xAI, perusahaan kecerdasan buatan milik Elon Musk yang baru saja dinilai sekitar 230 miliar dolar AS dalam putaran pendanaan terbaru.
Jika merger terjadi, xAI berpotensi memperoleh akses ke kumpulan data dunia nyata dalam skala masif, termasuk data komunikasi pengguna Starlink.
Dokumen privasi Starlink menunjukkan skala data yang dikumpulkan sangat luas. Data tersebut mencakup lokasi pengguna, informasi kartu kredit, detail kontak, alamat IP, hingga kategori “data komunikasi”.
Kategori ini meliputi informasi audio dan visual, file yang dibagikan melalui layanan, serta “inferensi yang dibuat dari data pribadi lain yang dikumpulkan”.
Namun, kebijakan baru tersebut tidak merinci secara jelas jenis data mana yang akan digunakan untuk melatih AI, membuat kelompok pemerhati privasi khawatir akan ruang abu-abu dalam penerapannya.
Perubahan kebijakan Starlink mencerminkan ketegangan global yang lebih luas antara ambisi pengembangan AI dan kewajiban melindungi hak privasi individu.
Di tengah perlombaan menciptakan algoritma yang semakin canggih, kebutuhan akan data dalam jumlah besar kerap berbenturan dengan hak pengguna yang sering kali tidak sepenuhnya memahami bagaimana data mereka dimanfaatkan.
Sementara Starlink memilih pendekatan pemanfaatan data nyata pengguna, pendekatan berbeda justru muncul dari Eropa.
Pada 31 Januari 2026, perusahaan riset pasar Ipsos memperkenalkan teknologi synthetic data boosting, sebuah metode pembuatan data sintetis yang dirancang untuk melatih AI tanpa mengekspos data pribadi asli.
Pendekatan ini diklaim mampu menghasilkan data yang realistis namun aman secara privasi, sejalan dengan regulasi ketat seperti GDPR di Inggris dan Uni Eropa.
Ipsos menyebut teknologi tersebut dibangun menggunakan tabular diffusion models dan kerangka validasi SURE yang ketat.
Tujuannya adalah memperkaya sampel data kecil tanpa meningkatkan risiko identifikasi ulang individu.
Baca juga:
- Alasan Iran Hobi Padamkan Internet, Starlink Tak Berkutik
- Iran Klaim Bisa Acak-acak Sinyal Starlink Gunakan Alat dari Rusia
Menurut Ipsos, synthetic data boosting memungkinkan organisasi mempercepat riset, menekan biaya kerja lapangan, dan tetap patuh terhadap aturan perlindungan data.
Permintaan awal datang dari sektor konsumen, keuangan, dan kesehatan, bidang-bidang dengan sensitivitas data yang sangat tinggi.
Pendekatan ini juga dilengkapi dengan audit trail, pemeriksaan bias, dan pemetaan asal-usul data, sehingga memudahkan kepatuhan terhadap tinjauan regulator seperti Information Commissioner’s Office (ICO) di Inggris.
Teknologi tersebut mulai digunakan untuk uji konsep, studi harga, perencanaan media, pemodelan risiko kredit dan churn, hingga segmentasi layanan kesehatan.
Meski demikian, penggunaan data sintetis juga bukan tanpa risiko. Para ahli mengingatkan bahwa ketergantungan berlebihan pada data buatan dapat menyamarkan perubahan dunia nyata, menciptakan bias tersembunyi, atau menyebabkan penyimpangan hasil riset jika tidak divalidasi secara rutin.
Organisasi disarankan untuk terus menyegarkan model dengan sampel data nyata, memantau potensi bias, serta menjaga dokumentasi hak data, persetujuan pengguna, dan metrik validasi secara ketat.
Perbandingan antara kebijakan Starlink dan pendekatan Ipsos menyoroti dua jalur berbeda dalam menghadapi tantangan AI dan privasi.
Di satu sisi, Starlink memilih eksploitasi data pengguna berskala besar yang memicu kekhawatiran soal pengawasan dan persetujuan.
Di sisi lain, Ipsos mendorong inovasi berbasis privasi dengan meminimalkan penggunaan data personal.
Menjelang IPO SpaceX dan potensi merger dengan xAI, perdebatan soal penggunaan data pribadi untuk AI dipastikan akan semakin intens.
Investor, regulator, dan konsumen kini menunggu jawaban atas satu pertanyaan besar: sejauh mana inovasi teknologi boleh melangkah tanpa mengorbankan hak dasar atas privasi.
