Selular.ID – Korea Selatan resmi memberlakukan regulasi AI komprehensif pada 22 Januari 2026, menjadikannya negara pertama di dunia yang mengatur penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) secara menyeluruh untuk memperkuat keamanan, kepercayaan, dan inovasi teknologi.
Langkah ini dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan melalui pengesahan AI Basic Act, sebuah undang-undang yang mengatur seluruh spektrum aktivitas AI, dari transparansi hingga tanggung jawab keamanan.
Regulasi baru ini berfokus pada pencegahan penyalahgunaan, penanganan konten berisiko seperti deepfake, serta memastikan adanya pengawasan manusia pada sistem AI penting yang berpotensi berdampak besar pada kehidupan masyarakat.
Pemerintah Seoul menegaskan bahwa regulasi ini tidak semata membatasi teknologi, tetapi juga menyiapkan pondasi kepercayaan (trustworthiness) yang kuat terhadap sistem AI, terutama di sektor-sektor kritis seperti kesehatan, transportasi, dan keuangan. Adopsi regulasi ini dinilai dapat mendorong ekosistem AI yang bertanggung jawab serta kesiapan industri lokal menghadapi tantangan global.
Apa Itu AI Basic Act dan Ruang Lingkupnya
AI Basic Act atau Undang-Undang Dasar tentang Pengembangan Kecerdasan Buatan dan Pembentukan Fondasi Kepercayaan adalah kerangka hukum terintegrasi yang menggabungkan berbagai aturan AI yang sebelumnya tersebar menjadi satu payung hukum. UU ini mulai disahkan sejak Desember 2024 dan baru efektif diberlakukan pada 22 Januari 2026 setelah melalui sejumlah pembahasan legislatif yang panjang.
Regulasi ini mencakup beberapa poin penting sebagai berikut:
- Tanggung jawab keamanan untuk AI berisiko tinggi (high-impact AI), terutama yang digunakan di layanan kritis seperti medis, energi, transportasi, dan sistem penilaian kredit.
- Kewajiban pelabelan dan pemberitahuan ketika layanan atau konten yang dihasilkan dibuat oleh AI sehingga pengguna dapat membedakan mana yang autentik dan mana yang otomatis dihasilkan mesin.
- Pengawasan manusia wajib diterapkan pada sistem AI tertentu untuk mencegah otomatisasi yang tidak dapat dikendalikan dan melindungi keselamatan publik.
- Penunjukan perwakilan lokal bagi perusahaan global yang menawarkan layanan AI di Korea Selatan untuk memastikan tanggung jawab hukum jika terjadi pelanggaran.
- Sanksi administratif, termasuk denda maksimal hingga 30 juta won (~Rp 350 juta) jika ketentuan pelabelan atau transparansi tidak dipenuhi.
Beberapa pihak menilai bahwa pendekatan Seoul lebih cepat dan lebih luas dibandingkan kerangka regulasi AI Uni Eropa (EU AI Act), yang meskipun memiliki aturan komprehensif, hanya akan berlaku penuh pada 2027 melalui mekanisme bertahap.
Kewajiban Labeling dan Notifikasi: Menangkal Deepfake dan Disinformasi
Salah satu inti regulasi adalah kewajiban pelabelan konten yang dihasilkan AI. Ini bukan sekadar teknis, tetapi upaya untuk menangkal potensi penyalahgunaan teknologi seperti deepfake, konten yang terlihat nyata namun dibuat secara otomatis.
Regulasi ini juga mensyaratkan setiap layanan yang memanfaatkan generative AI harus memberi tahu pengguna terlebih dahulu bahwa mereka sedang berinteraksi dengan sistem otomatis.
Dengan begitu, masyarakat akan lebih waspada terhadap informasi digital dan konten yang dibuat oleh AI. Hal ini menurut pemerintah Korea penting mengingat peningkatan kasus misinformasi secara global dalam beberapa tahun terakhir. Pemberian label khusus atau watermark pada setiap konten AI menjadi bagian dari standar ini.
AI Berisiko Tinggi (High-Impact AI) dan Pengawasan Manusia
AI Basic Act memberikan perhatian khusus pada apa yang disebut sebagai AI berisiko tinggi (high-impact AI). Istilah ini mencakup sistem AI yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap keselamatan, hak asasi, atau keputusan penting dalam kehidupan manusia, seperti:
- Sistem penilaian kesehatan dan medis
- Penentuan kredit atau pinjaman finansial
- Sistem kendali transportasi yang otomatis
- Sistem yang digunakan untuk penegakan hukum atau keselamatan publik
Untuk sistem-sistem tersebut, regulasi mewajibkan adanya pengawasan dari tenaga manusia yang kompeten, sehingga keputusan akhir tetap dapat dikendalikan oleh manusia. Ini dilakukan untuk mengurangi risiko kesalahan fatal dari sistem otomatis yang bekerja sepenuhnya tanpa pemantauan.
Dukungan Regulasi untuk Pertumbuhan Industri dan Kesiapan Global
Meskipun menghadapi beberapa kekhawatiran dari sektor startup dan industri teknologi soal beban kepatuhan (compliance), pemerintah Korea menegaskan bahwa AI Basic Act juga memiliki aspek dukungan terhadap pertumbuhan ekosistem AI nasional.
Regulasi ini akan membangun platform bantuan, panduan teknis, serta pusat layanan informasi untuk membantu perusahaan, terutama yang baru berkembang, menyesuaikan diri dengan aturan baru.
Pemerintah bahkan menyediakan masa tenggang setidaknya satu tahun sebelum sanksi administratif mulai diterapkan secara penuh. Ini memberi ruang kepada pengembang dan perusahaan untuk mengatur sistem internal mereka sesuai standar regulasi baru.
Seoul juga mendefinisikan kerangka kebijakan AI secara periodik: setiap tiga tahun, menteri terkait wajib mengeluarkan blueprint atau peta kebijakan nasional baru untuk mengiringi evolusi teknologi AI di negara itu.
Dampak Regulasi AI Terhadap Perusahaan Global dan Lokal
AI Basic Act juga mewajibkan perusahaan internasional yang menyediakan layanan AI di Korea Selatan untuk menunjuk perwakilan lokal jika memenuhi kriteria tertentu, seperti pendapatan tahunan global besar atau basis pengguna dalam negeri yang signifikan. Perusahaan seperti OpenAI dan Google diperkirakan termasuk dalam kategori ini karena volume pengguna yang besar di Korea Selatan.
Langkah ini akan memaksa penyedia global AI untuk lebih bertanggung jawab terhadap kepatuhan lokal, sekaligus memperkuat posisi regulator dalam memantau operasi teknologi asing di pasar domestik Korea Selatan.
Regulasi AI Korea Selatan dan Implikasi Global
Pemberlakuan regulasi AI komprehensif oleh Korea Selatan adalah sinyal kuat bahwa negara-negara lain mungkin perlu mempercepat kebijakan serupa guna menyeimbangkan inovasi dengan keamanan dan tata kelola yang bertanggung jawab.
Meski aturan ini mendapat sebagian kritik dari sektor startup terkait beban kepatuhan, pemerintah menegaskan tujuan utamanya adalah membangun ekosistem AI yang aman, terpercaya, dan kompetitif di panggung global.
Penerapan AI Basic Act juga mencerminkan arah hubungan antara negara dengan teknologi emergen, di mana regulasi bukan sekadar pengekang, tetapi alat strategis untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan perlindungan masyarakat dalam era digital yang semakin canggih.
Baca Juga: Pelanggan IndiHome Keluhkan Gangguan, Ini Kata Telkomsel
