Selular.id – Apple secara tegas menolak mandat rahasia dari pemerintah India yang mewajibkan produsen ponsel untuk memasang aplikasi keamanan siber Sanchar Saathi (Mitra Komunikasi) secara paksa pada perangkat baru.
Penolakan ini didasari kekhawatiran terhadap potensi masalah privasi dan keamanan, serta dianggap bertentangan dengan ekosistem iOS yang tertutup.
Mandat tersebut, yang diberlakukan secara diam-diam kepada produsen besar seperti Apple, Samsung, dan Xiaomi, memberikan batas waktu 90 hari untuk mematuhinya.
Aplikasi Sanchar Saathi diklaim pemerintah India dapat melacak ponsel yang dicuri, memblokirnya selama pencurian, dan mencegah penyalahgunaan lainnya.
Yang kontroversial, pemerintah juga meminta agar aplikasi ini terus diaktifkan dan tidak boleh dinonaktifkan oleh pengguna.
Menurut sumber yang mengetahui persoalan ini, sebagaimana dilansir The Business Standard, Apple akan menyampaikan penolakan resminya kepada pemerintah India.
Perusahaan asal Cupertino itu berargumen bahwa pemasangan paksa aplikasi pihak ketiga dapat membuka celah keamanan dan mengancam privasi pengguna dalam jangka panjang.
Kebijakan penolakan Apple ini konsisten dan juga akan diterapkan untuk aturan serupa di negara lain.
Dua sumber terpisah menegaskan bahwa penolakan Apple terutama karena mandat ini dinilai bertentangan dengan filosofi dan arsitektur keamanan ekosistem iOS yang ketat.
Sampai saat ini, belum diketahui secara pasti apakah produsen ponsel lain seperti Samsung dan Xiaomi memiliki pandangan atau akan mengambil sikap yang sama.
Regulasi semacam ini bukan kali pertama terjadi di India. Sebelumnya, pemerintah setempat juga memaksa Google untuk mengizinkan toko aplikasi lain di Android demi meningkatkan persaingan.
Latar belakang dari mandat ini adalah upaya India untuk memperkuat keamanan digital di tengah ledakan pengguna smartphone yang mencapai 730 juta perangkat.
Namun, mandat pemerintah ini menuai kecurigaan dari sejumlah pihak yang mengaitkannya dengan kepentingan politik.
Ada dugaan bahwa aturan pemasangan aplikasi Sanchar Saathi merupakan cara baru bagi pemerintah untuk mendapatkan akses lebih luas ke jutaan ponsel pintar warganya.
Baca Juga:
Meski menolak, Apple dilaporkan tidak akan membawa masalah ini ke ranah hukum atau mengambil sikap publik yang konfrontatif.
Strategi perusahaan adalah menyampaikan penolakan secara langsung kepada pemerintah dengan alasan keamanan yang prinsipil.
Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian Apple dalam menjaga hubungan bisnisnya di India, yang merupakan pasar potensial sekaligus basis produksi yang semakin penting.
Perseteruan antara regulator dan perusahaan teknologi raksasa kerap terjadi, terutama menyangkut isu kedaulatan data, keamanan, dan privasi.
India, dengan jumlah pengguna digital yang masif, semakin aktif membuat regulasi yang menurutnya dapat melindungi warga negara.
Namun, aturan seperti pemasangan paksa Sanchar Saathi ini berpotensi berbenturan dengan kebijakan privasi global yang diterapkan perusahaan seperti Apple.
Implikasi bagi Pasar dan Keamanan Digital
Penolakan Apple terhadap aturan Sanchar Saathi menyoroti ketegangan yang terus berlanjut antara otoritas nasional yang ingin mengontrol ekosistem digital dan perusahaan teknologi yang memegang prinsip keamanan serta privasi tertentu.
Keputusan Apple ini dapat menjadi preseden bagi produsen lain, meski respons mereka masih belum jelas.
Di sisi lain, kebutuhan akan keamanan siber di perangkat mobile memang nyata dan mendesak.
Serangan siber ke perangkat Android dilaporkan meningkat, mendorong berbagai upaya pencegahan.
Pemerintah India mungkin melihat Sanchar Saathi sebagai solusi nasional, namun implementasinya yang bersifat wajib dan tidak dapat dinonaktifkan menimbulkan pertanyaan mendasar tentang batasan wewenang negara.
Bagi pengguna, situasi ini menciptakan dilema antara keamanan dari pencurian perangkat dan perlindungan privasi data pribadi.
Aplikasi dengan akses mendalam seperti kemampuan melacak dan memblokir ponsel, jika tidak dirancang dan diawasi dengan transparan, berisiko disalahgunakan.
Peringatan keamanan dari Google kerap menekankan pentingnya kehati-hatian terhadap aplikasi yang meminta izin berlebihan.
Perkembangan kasus ini akan sangat menentukan lanskap regulasi teknologi di India ke depan.
Jika pemerintah bersikukuh, bukan tidak mungkin akan terjadi kebuntuan yang berdampak pada operasional penjualan perangkat Apple di negara tersebut.
Sebaliknya, jika ada ruang kompromi, mungkin akan lahir model implementasi keamanan siber yang lebih dapat diterima semua pihak tanpa mengorbankan prinsip privasi inti.
Dinamika ini juga terjadi saat banyak negara, termasuk di Asia Pasifik, berinvestasi besar-besaran dalam teknologi canggih untuk keamanan siber.
Laporan terbaru menunjukkan bahwa adopsi AI untuk keamanan siber di kawasan ini mencapai 84%, menandakan pendekatan yang lebih canggih dibandingkan sekadar pemasangan aplikasi wajib.
Perdebatan Apple versus pemerintah India menjadi cermin dari pertarungan besar antara kedaulatan digital, keamanan kolektif, dan hak privasi individu di era connected devices.
