Selular.id – The Pokémon Company International secara resmi menyatakan keberatan atas penggunaan properti intelektualnya tanpa izin dalam sebuah video yang diposting oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (DHS).
Video berdurasi satu menit tersebut menampilkan tema lagu pembuka serial televisi Pokémon dan disisipi klip protagonis Ash Ketchum, namun dikombinasikan dengan rekaman penggerebekan yang dilakukan oleh badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE).
Dalam pernyataan resmi yang diberikan kepada perwakilan The Pokémon Company International menegaskan bahwa mereka tidak terlibat dalam pembuatan atau distribusi konten video itu. “Perusahaan kami tidak terlibat dalam pembuatan atau distribusi konten ini, dan izin tidak diberikan untuk penggunaan properti intelektual kami,” bunyi pernyataan tersebut.
Pernyataan ini dikeluarkan setelah video tersebut diunggah oleh akun media sosial resmi DHS di platform seperti X (sebelumnya Twitter) dan Facebook pada hari Selasa.
Video kontroversial itu menampilkan berbagai klip dari operasi penggerebekan ICE, di mana individu yang diduga merupakan imigran tanpa dokumen dicari dan ditangkap oleh petugas.
Adegan-adegan keras tersebut diselingi dengan cuplikan kartun Ash Ketchum dari waralaba Pokémon, menciptakan kontras yang dinilai banyak pengamat sebagai upaya dehumanisasi.
Pendekatan media sosial pemerintahan Trump ini sering kali menggunakan meme dan dianggap tidak mempedulikan sensitivitas isu.
Awalnya, The Pokémon Company memilih untuk diam menanggapi video tersebut, bahkan setelah para penggemar waralaba tersebut ramai-ramai menyuarakan protes.
Seorang mantan kepala divisi hukum perusahaan tersebut sebelumnya memberi tahu IGN bahwa kemungkinan besar perusahaan akan menghindari komentar dan membiarkan situasi mereda dengan sendirinya.
Alasannya, beberapa eksekutif perusahaan merupakan pemegang kartu hijau (green card) dan mungkin tidak ingin berkonfrontasi dengan pemerintahan Trump.
Namun, tekanan dari publik dan media sosial tampaknya mendorong perusahaan untuk akhirnya angkat bicara. Setelah akun @DHSgov di X memposting video itu, banyak pengguna media sosial dengan cepat menandai akun resmi X untuk Pokémon dan Nintendo, mendesak kedua perusahaan untuk mengambil tindakan.
Nintendo sendiri dikenal sangat ketat dalam melindungi kekayaan intelektualnya, sebuah fakta yang telah dialami langsung oleh banyak kreator konten game di platform seperti YouTube.
Konteks dan Kontroversi Penggunaan Klip
Seperti dilaporkan The Daily Beast, salah satu klip yang digunakan dalam video DHS berasal dari sebuah penggerebekan yang diawasi langsung oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem.
Penggerebekan khusus ini dilaporkan mengakibatkan dua warga negara AS ditahan secara salah, menambah lapisan kontroversi pada konten video tersebut.
Penggabungan citra dari waralaba keluarga seperti Pokémon dengan rekaman operasi penegakan hukum yang tegas menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.
Pendekatan komunikasi pemerintahan Trump melalui DHS ini bukanlah yang pertama kalinya. Sejak awal masa jabatannya, administrasi ini dikenal dengan gaya komunikasi di media sosial yang blak-blakan, provokatif, dan sering kali mengadopsi budaya internet seperti meme untuk menyampaikan pesan kebijakannya.
Video terbaru ini dilihat sebagai kelanjutan dari strategi tersebut, meskipun kali ini melibatkan penggunaan kekayaan intelektual milik pihak lain tanpa persetujuan.
Hingga hari Rabu, 24 September, video tersebut masih dapat diakses di akun media sosial resmi DHS.
Sementara itu, belum jelas apakah The Pokémon Company International atau Nintendo berniat untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut terkait penggunaan properti intelektual mereka tanpa izin ini.
Implikasi dan Perkembangan Selanjutnya
Kasus ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh pemegang hak kekayaan intelektual di era digital, terutama ketika konten mereka digunakan oleh entitas pemerintah untuk tujuan propaganda atau komunikasi kebijakan.
Meskipun penggunaan wajar (fair use) sering menjadi pertahanan, konteks penggunaan oleh badan pemerintah untuk mempromosikan operasi kontroversial seperti penggerebekan imigrasi dapat menjadi area abu-abu secara hukum.
Bagi The Pokémon Company, yang waralaba Pokémon-nya memiliki basis penggemar global yang sangat luas dan beragam, asosiasi dengan konten politik yang polarisasi seperti ini berpotensi merusak citra merek yang selama ini dijaga sebagai hiburan untuk semua usia. Keputusan perusahaan untuk akhirnya mengeluarkan pernyataan penolakan menunjukkan keseriusan mereka dalam melindungi integritas merek.
Perkembangan kasus ini akan menjadi menarik untuk diikuti, melihat apakah tekanan publik dan pernyataan resmi dari pemegang hak cipta akan mendorong DHS untuk mencabut video tersebut. Di sisi lain, ini juga dapat menjadi preseden bagi bagaimana entitas pemerintah berinteraksi dengan kekayaan intelektual populer di ruang digital di masa depan.
Perlindungan hak cipta versus kebebasan ekspresi pemerintah dalam menyampaikan kebijakan mungkin akan terus menjadi bahan perdebatan.
