Selular.ID – Komisi Eropa (EC) dilaporkan memperingatkan Spanyol atas keputusannya untuk memberikan kontrak penyadapan senilai €12 juta kepada Huawei.
Keputusan ini bertentangan dengan sikap jangka panjangnya yang melarang vendor berisiko tinggi memasang peralatan telekomunikasi baru di blok tersebut.
Financial Times (FT) melaporkan bahwa EC telah memperingatkan Spanyol agar tidak bergantung pada Huawei, dengan menyatakan bahwa perusahaan tersebut “mewakili risiko yang jauh lebih tinggi” dibandingkan pemasok telekomunikasi lainnya.
Komentar EC muncul setelah pekan lalu terungkap bahwa Spanyol telah menandatangani kontrak dengan Huawei agar vendor tersebut menyediakan perangkat keras untuk menyimpan data penyadapan, yang digunakan untuk penegakan hukum dan oleh badan intelijen Spanyol.
Kabar tentang kontrak tersebut tampaknya mendorong dua anggota parlemen senior AS untuk meminta pemerintah AS meninjau pembagian data intelijennya dengan Spanyol.
EC telah menginstruksikan operator di seluruh Uni Eropa untuk memberlakukan pembatasan pada pemasok berisiko tinggi seperti Huawei dan ZTE, termasuk penghentian pemasangan peralatan baru.
Baca Juga: 6 Alasan Sulitnya Mengusir Huawei dan ZTE Dari Eropa
Dua tahun lalu, Komisioner Eropa saat itu, Thierry Breton, menyesalkan lambatnya kemajuan dalam penerapan pembatasan pada vendor yang dianggap berisiko tinggi.
Breton menyatakan bahwa tindakan yang mengecualikan kedua vendor China tersebut dari pengembangan 5G dibenarkan dan sejalan dengan rekomendasinya.
Breton juga merilis seperangkat rekomendasi kebijakan 5G yang disesuaikan dengan keamanan siber blok tersebut.
Namun, FT melaporkan bahwa Spanyol adalah salah satu negara Uni Eropa yang paling ramah terhadap China. Kedua negara memperingati 20 tahun hubungan bilateral, ditandai dengan pertemuan Presiden China Xi Jinping dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez di Wisma Tamu Negara Diaoyutai pada Jumat (11/4/2025)
Kebijakan tarif tinggi yang diterapkan AS terhadap China, memberikan kesempatan kepada kedua negara untuk memperluas kerjasama, tidak hanya perdagangan namun juga bidang-bidang strategis lainnya, seperti pendidikan, pertahanan, dan lainnya.
Sudah menjadi rahasia umum jika Perdana Menteri Pedro Sanchez memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan Presiden AS Donald Trump.
Hal itu terutama dipicu keberpihakan tanpa batas AS terhadap Israel dalam konflik berkepanjangan di Gaza.
Spanyol bahkan menjadi segelintir negara Eropa yang resmi mengakui Palestina sebagai negara, dan mendorong solusi dua negara dalam mengakhiri penderintaan warga Palestina.
Di sisi lain, Huawei, yang selalu menegaskan bahwa peralatannya tidak digunakan untuk memata-matai, menyatakan bahwa produknya di Spanyol “mematuhi secara ketat hukum dan peraturan setempat, serta kriteria dan standar penerimaan produk yang berlaku”.
Negara-Negara Eropa Tidak Bersatu Padu
Keputusan Spanyol tetap menjadikan Huawei sebagai mitra, menunjukkan negara-negara Eropa tidak bersatu padu dalam menjalankan seruan untuk tidak menggunakan jasa vendor telekomunikasi asal China.
Sejauh ini baru beberapa negara Eropa yang mengesampingkan Huawei dan ZTE dari pembangunan 5G.
Imbas kampanye hitam yang dijalankan AS sejak 2019, pembatasan pembangunan jaringan 5G hanya diterapkan oleh Inggris, Perancis, Luksemburg, Belanda, dan Belgia.
Polandia dan Jerman, juga merancang aturan baru yang mengharuskan operator menerapkan standar keamanan yang ditingkatkan untuk bagian-bagian penting dari jaringan mereka.
Kriteria untuk menilai risiko penyedia peralatan telekomunikasi bersifat politis dan mungkin ditujukan untuk mengecualikan Huawei dan ZTE dari mengembangkan jaringan 5G.
Uniknya, lima tahun setelah kampanye hitam itu, tidak banyak negara Eropa yang mengikuti jejak Inggris dan Perancis.
Bahkan hingga kini Jerman memilih untuk tidak bersikap tegas terhadap Huawei.
Pendekatan Jerman terhadap Huawei dalam pengembangan jaringan 5G terbilang kompleks, karena harus menyeimbangkan masalah keamanan dengan pertimbangan praktis.
Meskipun ada tekanan untuk mengecualikan Huawei karena risiko keamanan, Jerman juga menghadapi potensi penundaan dan biaya tinggi yang terkait dengan penghentian total peralatan perusahaan tersebut.
Selain itu, beberapa pihak berpendapat bahwa pelarangan menyeluruh tidak dapat dibenarkan tanpa bukti konkret adanya aktivitas jahat, dan bahwa fokus pada sertifikasi dan strategi mitigasi risiko, alih-alih pengecualian total, merupakan pendekatan yang lebih masuk akal.
Seperti dilema yang dihadapi Jerman, pada akhirnya banyak negara Eropa untuk bersikap pragmatis. Di tengah banyak persoalan geopolitik yang mengguncang dunia belakangan ini yang berujung pada ketipastian ekonomi, pilihan melanjutkan kerjasama adalah keputusan paling realistis.
Baca Juga: Huawei Gugat Transsion di Eropa Soal Pelanggaran Paten Teknologi Video
