Selular.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp25,25 triliun pada 2025, naik 11% dari tahun sebelumnya. Namun, target ini tidak serta-merta berarti harga lelang spektrum frekuensi akan melonjak.
Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menjelaskan, PNBP Komdigi bersumber dari berbagai pos, seperti biaya hak penggunaan frekuensi, BHP Telekomunikasi, sertifikasi, dan layanan lainnya. “Tanpa pernyataan eksplisit dari Komdigi, keterkaitan langsung antara kenaikan PNBP dan harga lelang masih spekulatif,” kata Heru kepada Bisnis, Selasa (8/7/2025).
Menurut Heru, harga lelang spektrum lebih dipengaruhi faktor pasar seperti permintaan operator, nilai strategis pita frekuensi—termasuk 1,4 GHz yang tengah disiapkan—dan kebijakan pemerintah untuk mendorong investasi digital. Komdigi saat ini lebih berfokus pada peningkatan kualitas layanan dan pengelolaan aset untuk mendongkrak pendapatan.
Baca Juga:
80% PNBP Berasal dari BHP Frekuensi dan ISR
Sebelumnya, Komdigi mengungkap bahwa 80% target PNBP mereka berasal dari biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi, sertifikasi alat, dan izin stasiun radio (ISR). Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto menyebut, Ditjen Infrastruktur Digital menyumbang sekitar Rp20 triliun dari total target tersebut.
“Target di kami Rp20 triliun kurang lebih,” kata Wayan. Nilai ini dihitung berdasarkan nilai ISR dan BHP, termasuk lelang frekuensi pada periode sebelumnya.
Heru menilai peluang Komdigi mencapai target Rp25,25 triliun cukup terbuka. Dukungan anggaran yang meningkat dari Rp7,73 triliun menjadi Rp12,75 triliun setelah relaksasi blokir memberi ruang fiskal untuk proyek strategis seperti seleksi pita 1,4 GHz dan peningkatan infrastruktur digital.
Tantangan dan Optimisme
Meski optimis, Heru menyoroti tantangan signifikan. Dinamika blokir anggaran awal (Rp3,84 triliun) menunjukkan ketidakpastian fiskal yang bisa menghambat proyek. Selain itu, penanganan 3 juta situs judi online membebani operasional.
“Target Rp25,25 triliun dipastikan tidak akan tercapai jika tidak ada alokasi anggaran memadai dan Komdigi tidak bisa lepas dari kasus korupsi,” tegas Heru.
Sebagai informasi, Komdigi menjadi penyumbang PNBP terbesar pada kuartal I/2025, menunjukkan kinerja kuat dan kepercayaan dari Kementerian Keuangan. Pembukaan saldo kas BLU Bakti secara bertahap juga mendukung optimisme kenaikan PNBP hingga Rp9,19 triliun.
