Selular.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp12,6 triliun untuk tahun 2026. Angka ini melengkapi pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp7,75 triliun, sehingga total anggaran Kemkomdigi pada 2026 mencapai Rp20,36 triliun. Tambahan dana ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan akses internet di Papua, keberlanjutan Pusat Data Nasional (PDN), serta pengembangan kecerdasan buatan (AI).
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menjelaskan, ketiga prioritas tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan transformasi digital yang inklusif dan berdaulat. “Untuk mendukung program-program prioritas, kami membutuhkan tambahan anggaran dari pagu indikatif Kemkomdigi Tahun Anggaran 2026,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin (7/7/2025).
Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur digital, ekosistem digital, dan pengamanan ruang digital. Program ini bertujuan menciptakan konektivitas yang inklusif, ekosistem digital yang memberdayakan, serta ruang digital yang aman dan berdaulat, sesuai visi Kemkomdigi “Transformasi digital bermakna menuju kedaulatan dan kemandirian digital Indonesia.”
Prioritas Pembangunan Digital Papua
Pembangunan akses internet di Papua menjadi salah satu fokus utama Kemkomdigi. Wilayah ini masih mengalami ketertinggalan infrastruktur digital dibandingkan daerah lain di Indonesia. Sebelumnya, pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif, termasuk kerja sama dengan Starlink VSAT Star untuk memperluas jaringan internet di Papua.
Meutya menegaskan, pemerataan akses digital di Papua sangat penting untuk mendukung pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik. “Kami ingin memastikan semua anak Indonesia, termasuk di Papua, memiliki kesempatan yang sama dalam pembelajaran digital,” ujarnya.
Baca Juga:
Dukungan untuk Sekolah Rakyat
Selain pembangunan infrastruktur di Papua, Kemkomdigi juga mendukung program Sekolah Rakyat dengan menyediakan akses internet berkualitas. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kemkomdigi, Wayan Toni Supriyanto, menjelaskan bahwa pembiayaan internet Sekolah Rakyat akan ditanggung oleh Kementerian Sosial, sementara Kemkomdigi bertugas menyediakan infrastruktur jaringan.
Meutya Hafid telah menyerahkan bantuan internet cepat untuk dua Sekolah Rakyat di Yogyakarta, dengan kecepatan 100 Mbps dan 200 Mbps. “Semuanya sangat tergantung dengan layanan internet yang diberikan teman-teman Kemkomdigi,” ujarnya.
Program ini sejalan dengan upaya pemerintah memperluas akses pendidikan digital dan mendorong transformasi digital dari daerah pinggiran. Sebelumnya, pembukaan blokir internet di Papua Barat juga menjadi langkah penting dalam pemerataan akses digital.
Kemkomdigi juga mencatat prestasi dengan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan TA 2024. Selain itu, kementerian ini menjadi penyumbang terbesar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada kuartal I 2025, senilai Rp8,66 triliun.
