Kamis, 31 Juli 2025
Selular.ID -

Berharap Prabowo Meniru Malaysia, Bentuk Kementerian Digital

BACA JUGA

Uday Rayana
Uday Rayana
Editor in Chief

Selular.ID – Setelah berkuasa selama satu dekade, Presiden Jokowi akan segera lengser. Pergantian pemerintahan pun tinggal menghitung hari.

Jika tak ada aral melintang, Prabowo akan dilantik menjadi presiden Indonesia ke-8 pada Minggu, 20 Oktober 2024.

Seiring dengan recana pelantikan presiden, tentu saja formasi kabinet baru di era pemerintahan Prabowo menjadi isu paling hangat.

Kabar terbaru menyebutkan jumlah kementerian di kabinet Prabowo Subianto bakal bertambah dari sebelumnya 34  menjadi 46 kementerian.

Presiden terpilih yang juga ketua umum Gerindra itu, sebelumnya sempat melemparkan kode bakal banyak menteri di era Jokowi yang akan kembali menjabat di kabinetnya.

“Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang. Ya, banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang,” kata Prabowo di acara BNI Investor Daily Summit 2024, Jakarta, Rabu (9/10).

Bertambahnya jumlah kementerian itu tidak lepas dari langkah DPR dan pemerintah yang telah merevisi UU Kementerian Negara.

Lihat Juga:

Salah satu amandemen yang dilakukan adalah presiden diberi kebebasan penuh untuk menambah jumlah kementerian sesuai kebutuhan.

Padahal sebelumnya, dalam Pasal 15 UU Kementerian Negara, jumlah kementerian dibatasi paling banyak 34 institusi/lembaga.

Tak hanya jumlahnya yang bertambah, dari 46 kementerian itu terdapat 19 kementerian baru yang merupakan pemisahan dari kementerian di kabinet Presiden Jokowi saat ini. Selain itu, juga ada kementerian baru yang sebelumnya hanya berbentuk badan.

Adapun, 19 kementerian baru di era Prabowo, adalah Kementerian Koordinator Kemasyarakatan, Kementerian Hutan, Kementerian Laut dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat hingga Kementerian Transmigrasi.

Kemudian Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian UMKM, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Kebudayaan.

Berikutnya ada Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Hukum, Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Sayangnya dari bocoran tersebut, tidak ada perubahan dalam formasi Kementerian Kominfo (Komunikasi dan Informatika).

Padahal, jika ingin menjadi kekuatan ekonomi, khususnya digital, Prabowo seharusnya merombak Kominfo.

Baca Juga: Kominfo Buat Gerakan Berantas Judi Online

Perubahan yang dilakukan tidak hanya secara struktur, namun juga mengganti nama yang lebih relevan dan sesuai dengan tantangan yang berkembang saat ini.

Pasalnya, terminologi komunikasi dan informatika cenderung lebih mengarah ke aspek teknis komputer.

Sedangkan saat ini di era internet yang menjadikan dunia seolah tanpa batas (borderless), peluang dan tantangan yang sekarang kita hadapi sudah masuk ke era ekonomi digital yang lebih luas.

Menurut pengamat telekomunikasi Heru Sutadi, inovasi digital saat ini menjadi kunci bagi Indonesia dalam bersaing dengan bangsa-bangsa lain.

“Beberapa negara sudah mengadopsi model ini, di mana mereka memiliki kementerian yang fokus pada inovasi atau ekonomi digital. Di Indonesia, kita juga perlu bergerak ke arah yang sama, karena sektor digital lebih mendominasi dibandingkan komunikasi tradisional”, ujar Heru di sela-sela Selular Business Forum, di Jakarta (8/10/2024).

Selain perubahan nama, Heru juga menyoroti pentingnya memilih menteri yang memiliki latar belakang dan kompetensi di bidang teknologi dan ekonomi digital.

“Menteri Kominfo harus benar-benar memahami sektor digital ini, baik dari sisi pendidikan, kemampuan, maupun pengalaman. Di era digital, kebutuhan akan seorang pemimpin yang memahami teknologi dan inovasi sangat mendesak,” jelas Heru.

Ia menilai, sektor digital akan menjadi ujung tombak perekonomian Indonesia di masa depan, sehingga menteri yang membidangi sektor ini, harus memiliki kapabilitas sekaligus fokus pada pengembangan ekosistem digital yang lebih luas dan kuat.

Baca Juga: Ada Kabar Meutya Hafid Jadi Menkominfo Era Prabowo, Budi Arie Berkomentar

Halaman Selanjutnya..

- Advertisement 1-

BERITA TERKAIT

BERITA PILIHAN

BERITA TERBARU