Selular.ID – Presiden terpilih Prabowo berencana untuk menambah jumlah kementerian. Dari 34 menjadi 46 kementerian.
Dari 46 kementerian itu terdapat 19 kementerian baru yang merupakan pemisahan dari kementerian di era presiden Jokowi. Selain itu, juga ada kementerian baru yang sebelumnya hanya berbentuk badan.
Adapun, 19 kementerian baru di era Prabowo, adalah Kementerian Koordinator Kemasyarakatan, Kementerian Hutan, Kementerian Laut dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat hingga Kementerian Transmigrasi.
Kemudian Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian UMKM, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Kebudayaan.
Berikutnya ada Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Hukum, Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Sayangnya dari bocoran tersebut, tidak ada perubahan dalam formasi Kementerian Kominfo (Komunikasi dan Informatika).
Padahal, jika ingin menjadi kekuatan ekonomi, khususnya digital, Prabowo seharusnya merombak Kominfo yang dinilai sudah ketinggalan jaman.
Perubahan yang dilakukan tidak hanya secara struktur, namun juga mengganti nama yang lebih relevan dan sesuai dengan tantangan yang berkembang saat ini.
Pasalnya, terminologi komunikasi dan informatika cenderung lebih mengarah ke aspek teknis komputer.
Sedangkan saat ini di era internet yang menjadikan dunia seolah tanpa batas (borderless), peluang dan tantangan yang sekarang kita hadapi sudah masuk ke era ekonomi digital yang lebih luas.
Menurut pengamat telekomunikasi Heru Sutadi, inovasi digital saat ini menjadi kunci bagi Indonesia dalam bersaing dengan bangsa-bangsa lain.
“Beberapa negara sudah mengadopsi model ini, di mana mereka memiliki kementerian yang fokus pada inovasi atau ekonomi digital. Di Indonesia, kita juga perlu bergerak ke arah yang sama, karena sektor digital lebih mendominasi dibandingkan komunikasi tradisional”, ujar Heru di sela-sela Selular Business Forum, di Jakarta (8/10/2024).
Baca Juga: Daftar Kandidat Nama yang Bakal Mengisi Menteri Kominfo
Selain perubahan nama, Heru juga menyoroti pentingnya memilih menteri yang memiliki latar belakang dan kompetensi di bidang teknologi dan ekonomi digital.
“Menteri Kominfo harus benar-benar memahami sektor digital ini, baik dari sisi pendidikan, kemampuan, maupun pengalaman. Di era digital, kebutuhan akan seorang pemimpin yang memahami teknologi dan inovasi sangat mendesak,” jelas Heru.
Ia menilai, sektor digital akan menjadi ujung tombak perekonomian Indonesia di masa depan, sehingga menteri yang membidangi sektor ini, harus memiliki kapabilitas sekaligus fokus pada pengembangan ekosistem digital yang lebih luas dan kuat.
Perubahan struktural dan kepemimpinan di Kominfo diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia di dunia digital serta mengatasi berbagai masalah yang masih menghambat kemajuan sektor digital di Tanah Air.
Baca Juga: 5 Kegagalan Menkominfo Budi Arie di Akhir Jabatan, Ini Paling Krusial
