Kominfo sebelumnya mencetuskan gagasan yang bagus dengan melakukan lelang pita frekuensi hasil ASO dan memberikan insentif kepada para operator seluler demi melakukan pemerataaan jaringan 5G.
Pemerintah berencana mengadakan lelang untuk spektrum frekuensi 700MHz dan 26GHz pada Juni, dengan harapan dapat memberikan manfaat maksimal bagi negara serta memberikan insentif bagi operator seluler.
Namun janji yang seharusnya terealisasi pada pertengahan tahun 2024 ini tidak kunjung terwujud hingga kini.
Industri seluler disebut membutuhkan insentif karena biaya regulasi, termasuk untuk sewa frekuensi mencapai 12,4 persen dari total biaya.
Di sisi lain, pertumbuhan industri telekomunikasi kini hanya sekitar 5,6 persen.
Baca juga: 5G Belum Merata, Pemerintah Justru Wacanakan 6G
Pada tahun 2023 hingga 2024 ini banyak terjadi peretasan dan pembobolan data di Indonesia.
Mulai dari 34 juta data paspor warga negara Indonesia (WNI) yang diduga bocor dan dijual di situs dark web, bulan Juli 2023.
Lalu ada 337 juta data milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang bocor.
Kemudian, data BPJS Kesehatan, data para pemilih untuk Pemilu 2024, hingga terakhir adalah data NPWP di mana ada nama NPWP milik Presiden Joko Widodo hingga para pejabat yang bocor.
Kominfo seakan gagap saat terjadi banyak masalah peretasan dan pembobolan karena kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni.
Kominfo memang terlihat garang untuk masalah pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online (judol).
Akan tetapi, hingga kini, masalah tersebut seperti tidak ada habisnya meski sudah melakukan banyak upaya.
Penyelesaian permasalahan yang tidak mencapai akarnya bahkan tidak dapat menyentuh para dalangnya membuat permasalah pinjol dan judol ini tidak kunjung selesai.
Kominfo harus bekerjasama dengan para pemangku kebijakan untuk dapat segera menyelesaikan masalah ini hingga keakar-akarnya.
Ikuti informasi menarik lainnya dari Selular.id di Google News
Page: 1 2
This website uses cookies.