JAKARTA, SELULAR.ID – Tim siber dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut ada 260 konten di media sosial yang menyimpang terkait Pemilu sejak bulan September 2023 hingga Januari 2024.
Ronald Manoach, Tenaga Ahli Bawaslu RI yang mengatakan hal tersebut di acara media breafing yang Google Indonesia gelar di kantornya, Rabu (31/1/2024).
“Dari 260 konten yang kami awasi ini, paling banyak berada di Instagram dan Facebook,” ujar Ronald kepada Selular.
Ronald mengatakan jika wujud penyimpangan konten di media sosial terkait Pemilu ini wujudnya beragam.
“Dari jumlah itu, 95% wujudnya ujaran kebencian, 3% merupakan konten SARA dan 2% sisanya merupakan disinformasi,” kata Ronald.
TONTON JUGA:
@selular.id Hadir di Indonesia Vivo Y100 5G Paling Dinanti! #vivo #vivoy100 #vivoyseries #vivoy #vivoy1005g
Sementara itu, Reni Rinjani, Tenaga Ahli Setjen KPU yang juga hadir di acara ini menyebut generasi milenial yang merupakan kategori pemilih terbanyak di Pemilu kali ini lebih cerdas untuk mengetahui kabar hoaks di media sosial.
“Dalam 10 tahun terakhir, masyarakat selalu waspada dan selalu mencari informasi untuk kebenaran infonya.
Baca juga: Ini Capres dan Cawapres yang Aktif Balas Komentar Followers di Media Sosial
Reni menjelaskan jika para generasi milenial juga bisa menjadi mentor bagi generasi sebelumnya yakni generasi X bahkan generasi boomers.
“Saya mendapatkan cerit jika ada seorang anak dari generasi milenial yang langsung memberi tahu papa mama hingga opa dan omanya jika mereka menemukan berita hoaks di media sosial,” ungkapnya.
Sebelumnya, Bawaslu resmi membentuk tim insiden keamanan siber atau Bawaslu CSIRT (Computer Security Incident Response Team).
Anggota Bawaslu Puadi menjelaskan kehadiran Bawaslu CSIRT tersebut juga sebagai salah upaya Bawaslu dalam menjaga data-data yang dimiliki Bawaslu yang mendapat dukungan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Baca juga: Guru Jadi Profesi yang Paling Banyak Gunakan Pinjol
Data tersebut, kata Puadi, baik berupaya data-data hasil pengawasan, penanganan pelanggaran, hasil penyelesaian sengketa proses, atau data pelanggaran administrasi lainnya yang dimiliki Bawaslu.
“Bawaslu CSIRT adalah upaya memitigasi dan temporer, di mana ada satu tim tanggap ketika ada gangguan siber. Berharap ke depan tidak ada lagi gangguam-gangguan keamanan siber,” kata Puadi saat meluncurkan Bawaslu CSIRT di Jakarta, Senin (13/3/2023).
Puadi menjelaskan tiga alasan dibentuknya tim tanggap keamanan infrastruktur dan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi di lingkup Bawaslu.
Pertama, ungkapnya, untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan tindakan pencurian data pengawas pemilu yang dimiliki oleh Bawaslu.
Kedua, lanjut dia, untuk melindungi dan menjaga keamanan data sebagai manifestasi tanggung jawab Bawaslu terhadap perlindungan data pribadi.
Ketiga, untuk menjaga reputasi kelembagaan dan merawat kepercayaan publik kepada Bawaslu.
“Bawaslu CSIRT sukses mendapatkan penguatan dan supervisi dari BSSN dan telah memenuhi kualifikasi hal ini juga dibuktikan dengan dikeluarkannya surat tanda registrasi (str) dari BSSN,” ujarnya.
Baca juga: Masih Menunggu Capres yang Berani Keluarkan Regulasi OTT
