Sebelumnya, pengamat telekomunikasi, Agung Harsoyo menyebut ada catatan yang perlu dipertimbangkan untuk kebijakan satelit internet Starlink di Indonesia.
Menurut dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) sekaligus mantan komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) itu ada tiga catatan penting terkait masuknya Starlink di Indonesia.
Pertama, tidak melakukan keputusan berupa pemberian izin baru, sebelum dilakukan kajian yang menyeluruh dan cermat oleh seluruh stakeholders terkait kepentingan nasional.
“Kajian tersebut mulai dari asesmen dampak, analisis cost-benefit, analisis berbasis-resiko oleh seluruh stakeholders. Lalu melihat pengalaman negara lainnya,” ujar Agung di acara Selular Business Forum, Senin (27/11/2023).
“Ada pula pertimbangan risiko (beserta kendali dan mitigasinya) pada daerah rawan konflik, separatisme dan sejenisnya,” sambungnya.
Catatan kedua menurut Agung yakni bekerjasama dalam memberikan layanan telekomunikasi untuk wilayah unserved dan underserved sebagai prioritas utama.
“Tentunya ini untuk melindungi bangsa Indonesia, memajukan kejahterakan umum dan mencerdasakan kehidupan bangsa, seperti yang tertuang di pembukaan UUD 45,” kata Agung.
“Lalu catatan ketiga, memulai penerapan collaborative regulation : telekomunikasi, transaksi keuangan, pertahanan-keamanan, layanan kesehatan dan pendidikan,” sambungnya.
Baca juga: Guru Jadi Profesi yang Paling Banyak Gunakan Pinjol
