JAKARTA, SELULAR.ID – Era kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang juga menyangkut big data adalah tantangan bangsa Indonesia.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko yang mengungkapkan hal tersebut pada acara di Jakata, Kamis (23/11/2023).
Menurutnya, era kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) merupakan bagian dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
Dalam perkembangannya, AI menghadirkan tantangan mengenai bagaimana kita bisa memanfaatkannya.
TONTON JUGA:
Laksana Tri Handoko juga menyebutkan, AI merupakan alat, bukan tujuan, dan basis AI adalah big data.
Indonesia, kata Handoko, adalah sumber big data karena negaranya besar dari segi populasi dan wilayah dengan berbagai keragaman alami, baik secara hayati, geografis, budaya, hingga ras.
Baca juga: Telkomsel T-Connext 2023 Dorong Pemanfaatan Teknologi dan Solusi Digital Berbasis AI
“Semua itu adalah modal big data. Ini menjadi tantangan kita, bagaimana menganalisis dan memanfaatkan data tersebut melalui AI, menjadi informasi yang berguna,” katanya.
“Saat ini BRIN bersama pemangku kepentingan terkait sedang menyelesaikan rancangan Perpres tentang Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial,” sambungnya.
Pedoman Penggunaan AI
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko sepakat soal upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika soal Surat Edaran Menteri Kominfo tentang Pedoman Etika Kecerdasan Artifisial.
Handoko menyebut kalau panduan dari Kominfo ini bisa menjaga atau mencegah potensi-potensi dampak negatif dari kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI).
“Terutama masalah kebijakan privasi. Saat ini itu yang paling krusial,” ungkap Handoko dalam acara bertajuk AI Ethics yang berlangsung di Kantor BRIN, Jakarta Pusat, Kamis (23/11/2023).
Menurutnya, panduan Kominfo soal AI ini juga menjaga norma-norma yang berlaku di masyarakat.
Selama ini pihaknya masih terus memberikan rekomendasi kebijakan, tak terkecuali untuk AI ini.
Hanya saja Handoko tidak mau terburu-buru dalam menyikapi aturan AI di Indonesia.
Baca juga: ITDRI dan BRIN Lakukan Kolaborasi Riset di Mandalika
Sebab teknologi kecerdasan buatan itu juga bermanfaat untuk masyarakat.
“Di satu sisi kami tidak ingin terlalu mengatur, karena ini kan peluang. Banyak peluang (AI), di mana orang bisa berkreasi (dengan AI), dan lain-lain,” lanjutnya.
Ia pun menyerahkan sepenuhnya apabila Kominfo membuat regulasi soal AI ke depannya. Sebab hal itu memang menjadi otoritas Kominfo.
“Jadi dasarnya kami memang memberikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan, tapi bukan kami yang membuat regulasi, harus Kominfo,” imbuhnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan kalau AI bukanlah hal baru.
Jadi apabila regulasi memang diperlukan, maka itu tidak akan mengatur AI, tapi manusia selaku penggunanya.
“Sebenarnya AI itu kan gimmick ya, bukan hal yang baru sebenarnya. Jadi yang kita regulasi itu sebenarnya perilaku manusianya yang memakai itu, bukan AI-nya itu sendiri,” papar dia.
“Karena kan AI enggak ada apa-apanya juga kalau enggak ada manusianya. (AI) Itu manusia yang membuat data, manusia yang mengolah itu, untuk menciptakan informasi baru misalnya ya. Nah itu yang perlu kami atur,” jelasnya.
Baca juga: Celios Minta OJK Segera Atur Bunga dan Biaya Layanan Pinjol Secara Transparan
