JAKARTA, SELULAR.ID – Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wawan Sunarjo bisa saja menerima usulan dari Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI).
Wawan mengungkapkan pihaknya akan sangat terbuka jika operator telekomunikasi keberatan dengan PNBP yang sudah ditetapkan.
Hal tersebut Wawan ungkapkan dalam diskusi di Selular Bussines Forum atau SBF 2023 di Jakarta, Senin (2/10/2023).
TONTON JUGA:
“Kami juga akan menerima usulan dari ATSI terkait pengurangan PNBP dan diganti dengan janji yang telah disampaikan seperti Mempercepat Penetrasi/coverage dan pemerataan infrastruktur digital; Meningkatkan GDP & Pajak; Membuka lapangan kerja dan usaha. Tetapi harus lebih detail laporannya sehingga pertanggungjawabannya jelas,” ungkapnya.
Baca juga: ATSI Usul Ringankan PNBP Operator Seluler: Kami Ganti Pemerataan Jaringan
“Kementerian Keuangan juga tidak ingin ada operator telekomunikasi yang tutup karena beban PNBP dirasa memberatkan dan jika terjadi PHK maka kami juga yang repot karena harus menggunakan APBN untuk bantuan sosial,” sambungnya.
Wawan menjelaskan usulan dari ATSI jika memang bisa dibuktikan dan laporannya jelas, pemerintah tidak akan tutup mata dan akan membantu perkembangan industri telekomunikasi.
Usulan ATSI
TSI) beri usulan ke pemerintah meringangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari operator telekomunikasi.
Hal itu anggota Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Indonesia (ATSI) Rudi Purwanto dalam diskusi Selular Bussines Forum (SBF) tahun 2023.
SBF bertema “Sustainability Operator Telekomunikasi Kunci Tangguhnya Ekosistem Digital di Indonesia” ini berlangsung di Beautika Panglima Polim, Jakarta, Senin (2/10/2023).
Baca juga: Kominfo Dorong Hanya 3 Operator Seluler di Indonesia, Simak Tanggapan ATSI
Rudi menyebutkan ada sejumlah usulan rasionalisasi PNBP dan skema insentif untuk mendorong business sustainability industri seluler.
Usulan tersebut di antaranya penerapan faktor pengurang untuk seluruh biaya kompensasi dan kewajiban penyediaan dan/atau pembangunan yang ditanggung oleh operator dan disusulkan juga frekuensi eksisting.
“Kami juga mengusulkan penurunan BHP Eksisting pada tahun 2024 sebesar 20% (termasuk evaluasi nilai K) dan kemudian flat pada tahun berikutnya,” ujar Rudi.
Rudi menyebut usulan tersebut bukan tanpa sebab lantaran beban operator seluler saat ini lebih dari 10 persen total pengeluarannya.
Padahal operator seluler menjadi tulang punggung ekosistem digital yang menopang digital ekonomi dengan potensi pendapatan 146 miliar USD.
Selain itu, kecepatan internet di Indonesia juga masih tertinggal dari negara Asia Tenggara.
Dari 11 negara ASEAN, Indonesia berada di posisi kedelapan dan sangat memprihatinkan.
Rudi mengatakan dengan usulan tersebut, ATSI akan mengantikannya dengan sejumlah hal.
Baca juga: Pinjol Meningkat 71 Persen, Pada Juni 2023, Pinjaman Untuk Pemuda Capai Rp2,3 Juta
“Saat ini regulatory charge untuk operator seluler lebih dari 10 persen dan tidak sehat. Kami berharap pemerintah dapat mengganti PNBP termasuk Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi dengan pemerataan jaringan hingga daerah pelosok, meningkatkan rangking kecepatan internet di Indonesia yang tertinggal,” ujarnya.
“Selain itu, Mempercepat Penetrasi/coverage dan pemerataan infrastruktur digital; Meningkatkan GDP & Pajak; Membuka lapangan kerja dan usaha; Meningkatkan bandwidth per kapita; Meningkatkan konektifitas untuk industry 4.0, IKN , smart city , KEK, DWSP dan lain-lain; Meningkatkan digital ekonomi,” sambungnya.
Dalam acara diskusi SBF 2023 ini, akan ada enam pembicara. Keenamnya yakni Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo, Denny Setiawan; Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Keuangan, Wawan Sunarjo; Direktur Telekomunikasi, Ditjen PPI Kementerian Kominfo, Aju Widya Sari. Lalu ada Anggota Asosiasi Perusahaan Telekomunikasi Indonesia (ATSI), Rudi Purwanto; Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif; Direktur Ekonomi Digital CELIOS Nailul Huda.
Baca juga: Kominfo Anggap Hitungan Kecepatan Internet Tak Adil Bagi Indonesia
