JAKARTA, SELULAR.ID – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang baru pekan ini menjabat, Budi Arie Setiadi berkomentar tentang kebocoran data kependudukan.
Kebocoran data penduduk ini milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ada dugaan kebocoran sekitar 337 juta data penduduk milik Ditjen Dukcapil Kemendagri.
Meski baru saja Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menkominfo Budi Arie sudah buka suara terkait kebocoran data yang terjadi termasuk data kependudukan.
“Ada 300 juta NIK yang bocor, padahal masyarakat Indonesia hanya berjumlah 270 jutaan,” kata Menkominfo awal pekan ini usai pelantikan, Senin (17/7/2023).
“Berarti orang Indonesia ini ada yang lebih dari 2 NIK-nya. Nanti, ini menjadi PR kami dan kami akan membantu menyelesaikannya,” lanjut Budi.
Lebih lanjut lagi, Usman Kansong, Dirjen IKP Kominfo menyampaikan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan memanggil pihak pengendali data yang dalam kasus ini adalah Kemendagri sebagai pengendali data Dukcapil.
“Jumlah penduduk kita ‘kan 275 juta, sedangkan (dalam kebocoran itu) ada 300 juta lebih, berarti ‘kan (data) ini kelebihan. Karena itu kita akan periksa seperti apa,” kata Usman.
Usman menambahkan Kominfo biasanya akan memanggil atau berkoordinasi dengan pengendali data, dalam hal ini data Dukcapil ada di Kemendagri.
“Nanti kita akan koordinasi termasuk juga dengan BSSN,” tambahnya.
Sebelumnya, pengamat mengungkap alasan penyebab dugaan kebocoran 337 juta data penduduk adalah usia peladen (server) milik Ditjen Dukcapil Kemendagri sudah uzur.
“Menurut saya, agak memprihatinkan. Infrastruktur server Dukcapil itu memang sudah tua, sudah butuh di-upgrade, sampai sekarang enggak di-upgrade. Ini yang menyebabkan kenapa sistem itu menjadi rentan,” kata pakar keamanan siber Pratama Persadha dalam program dialog di televisi swasta.
TONTON JUGA:
Pratama yang juga Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) menyarankan pemerintah buat memperhatikan infrastruktur yang ada agar kejadian serupa tak terulang lagi.
Baca juga: Begini Tips Mudah Dapatkan KTP Digital
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan bahwa pihaknya akan membahas fenomena bocornya data pribadi dalam rapat.
Soal infrastruktur, Bobby bilang bahwa perangkat dan instrumen yang harus sesuai dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) sudah dalam proses pembentukan.
“Dalam rapat nanti setelah tanggal 16 Agustus akan ada rapat untuk pengesahan APBN 2024 dengan Kominfo juga, pun dengan menteri yang baru. Perangkat dalam UU PDP sudah dalam proses pembentukan,” kata Bobby.
“Kalau ada kejadian seperti ini, sudah jelas siapa wasitnya, siapa yang menginvestigasi, siapa yang merekomendasikan sanksinya,” lanjut Bobby.
Sebelumnya, dugaan kebocoran data itu pertama kali terungkap dari akun Daily Dark Web di media sosial Twitter pada 15 Juli 2023.
Dalam kasus itu terdapat 337.225.465 baris data kependudukan yang Ditjen Dukcapil Kemendagri kelola telah oknum jual di forum peretas.
Dalam tangkapan layar laman forum itu, peretas RRR mengeklaim mencuri 337 juta baris data kependudukan tersebut dari laman resmi dukcapil.kemendagri.go.id.
Ratusan juta data itu berisikan NIK, tempat tanggal lahir, agama, status kawin, akta cerai, nama ibu, pekerjaan, nomor paspor, hingga jenis disabilitas.
Akan tetapi, peretas RRR tidak menjelaskan 337 juta baris data itu milik berapa banyak penduduk Indonesia.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi mengeklaim, pihaknya terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk mengusut dugaan kebocoran data pribadi baru-baru ini di BreachForum.
“Kami Ditjen Dukcapil Kemendagri bersama-sama dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dan Kemenkominfo serta stakeholder terkait telah melaksanakan dua agenda kegiatan, yaitu audit investigasi dan mitigasi preventif,” kata dia pada Senin (17/7/2023).
Kegiatan itu telah berlangsung sejak Sabtu (15/7/2023) dan kemungkinan berproses secara cepat.
Teguh menyebutkan, upaya koordinasi itu terus mereka upayakan hingga saat ini.
Ia menjelaskan, berdasarkan temuan versi mereka, data yang yang dituding bocor itu tidak sama dengan database kependudukan milik Dukcapil.
“Data yang ada di BreachForum dilihat dari format elemen datanya tidak sama dengan yang terdapat di database kependudukan existing Ditjen Dukcapil saat ini,” sambung Teguh.
Teguh juga menuturkan, investigasi akan terus Ditjen Dukcapil lakukan secara mendalam.
“Kami bersama stakeholders terkait masih sedang melaksanakan investigasi yang lebih mendalam untuk menangani hal itu,” tutur dia.
Baca juga: DPR Soroti Kebocoran Data Paspor: Kominfo Harus Bertanggung Jawab
