Kinerja keberlanjutan dan nilai pengukuran ESG adalah dasar untuk mendapatkan akses ke pembiayaan yang lebih murah melalui green financing.
Beberapa negara di Asia Pasifik juga menetapkan kinerja keberlanjutan sebagai dasar pemilihan pengadaan barang dan jasa pada pemerintah maupun perusahaan.
Agar berhasil pada lingkungan dengan perubahan peraturan yang cepat, organisasi harus dapat mengikuti kebijakan dan peraturan keberlanjutan/ESG yang berlaku dan pada saat yang bersamaan mencurahkan waktu, sumber daya, dan investasi keuangan pada teknologi dan layanan terkait ESG yang dapat membantu meningkatkan kualitas
pengumpulan data ESG, kemampuan pemantauan, validasi, pembuatan laporan dan rekam jejak keberlanjutan mereka.
Baca Juga: Sony Perkenalkan Kamera Pocket Yang Ramah Lingkungan
Wawasan dalam penelitian ini, khususnya pada kategorisasi segmentasi pasar, didasarkan pada IDC Sustainability Research Framework yang mengukur dampak dari peraturan sebagai penggerak terhadap kecepatan adopsi strategi dan teknologi keberlanjutan pada perusahaan-perusahaan di Kawasan Asia Pasifik.
Kerangka tersebut melihat peraturan hukum, implementasi kebijakan publik, kepatuhan bisnis, implementasi struktur dan konversi komitmen keberlanjutan internasional menjadi agenda publik nasional terkait pelaporan ESG, Green Financing, Green Procurement, Circularity, Green Energy, ketenagakerjaan yang adil dan mencakup 16 negara di Kawasan Asia Pasifik, yaitu India, Filipina, Malaysia, Thailand, Indonesia, Korea, Singapura, Vietnam, Australia, Selandia Baru, Jepang, Taiwan, Hong Kong, China, Kamboja, dan Bangladesh.
Baca Juga: Top 5 India, IDC: Samsung Terjungkal
