Jakarta, Selular.ID – Nokia mengumumkan akan menolak bisnis baru di Iran selama 2019 karena ancaman sanksi oleh pemerintah AS. Vendor jaringan asal Finlandia itu, menyatakan bahwa kegiatan bisnis dengan Iran terbatas pada penyelesaian kewajiban kontrak yang ada.
Dalam pengajuan peraturan bersama dengan laporan tahunannya, vendor mengatakan telah meninjau bisnisnya di negara itu setelah AS menarik diri dari perjanjian internasional untuk melonggarkan sanksi terhadap Iran pada 2018.
Meskipun merupakan perusahaan yang berbasis di Eropa, dan Uni Eropa berdiri dengan kesepakatan awal tentang perdagangan di Iran, Nokia mengatakan akan “sangat sulit untuk mendamaikan rezim kebijakan luar negeri yang menentang AS dan Uni Eropa”.
“Perubahan kebijakan luar negeri dan sanksi ekonomi AS mengharuskan penilaian kembali operasi kami di Iran yang mungkin mengharuskan kami untuk secara signifikan mengurangi bisnis kami dan mempertahankan komitmen kontrak yang sudah ada sebelumnya dalam keselarasan penuh dengan sanksi ekonomi yang berlaku,” tambah pernyataan tersebut.
Kerjasama antara Nokia dan Iran telah terjalin sejak 2018. Nokia menyediakan berbagai peralatan untuk operator selular MTN Irancell dan Mobile Communications Company of Iran. Nokia juga memiliki kontrak dengan penyedia jaringan tetap HiWeb.
Layanan tetap terbatas diberikan kepada pemain regional, baik secara langsung atau melalui kontraktor lokal. Nokia juga menjual perangkat nirkabel di negara itu melalui anak perusahaan RFS.
Selama 2018, Nokia membukukan penjualan bersih hampir € 55 juta dari kegiatan di Iran. Laba tidak dilaporkan berdasarkan pasar demi pasar. Perusahaan mengatakan tidak ada kegiatannya di negara itu selama tahun yang melibatkan afiliasi atau anggota staf dari AS.
Keputusan drastis yang diambil Nokia tak terlepas dari persoalan yang menimpa ZTE. Tahun lalu, vendor jaringan asal China itu, mendapatkan sanksi keras yang dijatuhkan oleh Departemen Perdagangan AS.
ZTE dinilai tidak mematuhi perjanjian perdagangan dengan mengirim barang serta teknologi ke Iran dan Korea Utara secara ilegal.
Hukuman yang diberikan berupa larangan bagi perusahaan-perusahaan AS untuk menjual komponen peralatan telekomunikasi kepada ZTE, selama tujuh tahun. ZTE juga diwajibkan membayar penalti USD 1,3 miliar.
ZTE baru bisa kembali beroperasi di AS, setelah perusahaan membayar denda tersebut, dan mengubah formasi manajemen.
