Jakarta, Selular.ID – Sebagai salah satu industri strategis, sektor teknologi-informasi tumbuh signifikan dari 5% (2000), 12% (2014) hingga 21% (2016). Pertumbuhan sektor teknologi-informasi juga tertinggi dibanding sektor-sektor lainnya seperti konstruksi, belanja pemerintah, jaminan sosial, tambang dan listrik yang hanya tumbuh di bawah 5%.
Namun, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pemangku kebijakan utama di bidang komunikasi, telekomunikasi dan informatika, belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan.
Banyak “pekerjaan rumah” yang belum dapat dituntaskan sampai akhir tahun 2017, antara lain: regulasi bidang telekomunikasi-informatika, absennya Kominfo dalam fungsi-fungsi regulatori, banyaknya kebijakan Kominfo yang kontroversial, lebih mengurus hal-hal kecil dibanding hal-hal inti dan lain-lain.
Dalam diskusi Catatan Tahun 2017 Bidang Komunikasi Telekomunikasi dan Informatika dalam Kerangka Nawacita yang diselenggarakan oleh Digital Culture Syndicate, Kuskrido “Dodi” Ambardi, Kepala Departemen Komunikasi FISIP UGM mengatakan bahwa kalau dinilai, rapot Kominfo, dari skala 1 – 10, nilainya baru mencapai 6,5
“Kalau angka segitu dalam perkuliahan artinya layak lulus tapi dengan percobaan,” ucapnya.
Dodi memandang Kominfo perlu bekerja lebih keras dan lebih fokus guna memastikan target-target bidang komunikasi-telekomunikasi-informatika dapat tercapai.
“Kinerja Kementerian Kominfo, harus sejalan dengan prioritas Nawacita Presiden Jokowi, dalam mendorong pemerataan akses jangkauan jaringan komunikasi dan informasi hingga ke wilayah-wilayah bagian terdepan dari NKRI,” katanya.
Lebih lanjut disampaikan Dodi ada beberapa kebijakan Kominfo yang proses pengambilan keputusannya kurang melibatkan peran publik.
“Meski ada beberapa konsultasi publik yang diselenggarakan dalam rangka penyusunan Peraturan Menteri Kominfo, namun sering kali waktunya pendek bahkan terburu-buru. Banyak konsultasi publik terkait isu-isu telekomunikasi dan elektronik seolah-olah mengejar target,” tegas Dodi.
Dalam kesempatan yang sama, Pemerhati kebijakan publik dari Digital Culture Syndicate, Mickael Bobby Hoelman menyatakan bahwa semestinya Kominfo fokus pada prioritas bidang Kominfo yang mendukung pencapaian Nawacita.
“Jika masalah utama adalah regulasi yang out-of-dated dan perlu revisi, maka Kominfo harus mengejar revisi beberapa regulasi misalnya penuntasan RUU Penyiaran, RUU Telekomunikasi dan lain-lain”, ujar Mickael.
Selain itu, Mickael menambahkan bahwa, Kominfo perlu mempertimbangkan dengan matang masukan publik dalam setiap perancangan kebijakan terkait isu-isu strategis bidang telekomunikasi informatika.
Hal ini ditambahkannya sejalan dengan janji kelima Jokowi dalam Nawacita yang akan membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik. Sikap terburu-buru Kominfo dalam penyusunan kebijakan dapat mempengaruhi kualitas baik substansi kebijakan maupun outcome-nya.
