Jakarta, Selular.ID – Dalam polemik interkoneksi dan tudingan telah memonopoli pasar di luar Jawa, bola panas tak hanya menyambar Telkomsel namun juga Telkom. Pengamat telekomunikasi Nonot Harsono, menilai dengan peluang yang menjanjikan di era digital, peran Telkom harus segera direvisi agar sesuai dengan tantangan jaman.
Menurut Nonot, pihaknya sangat mendukung pembangunan jaringan broadband ke seluruh Indonesia yang saat ini tengah digencarkan oleh Telkom. Karena hal ini dapat mempercepat kemajuan perekonomian berbasis digital sesuai dengan keinginan pemerintahan Presiden Jokowi.
Lebih spesifik, tambah Nonot, kaidah pita lebar indonesia yang ilmiah adalah membesarkan Telkom sebagai backbone nasional, dengan tujuan, sebagai cyber territory Indonesia, untuk memajukan industri e-commerce yang semakin berkembang, sebagai tol broadband nasional, sebagai penghubung semua operator, dan tentu saja sebagai perekat NKRI secara online.
“Jika direksi PT Telkom dan regulator paham konsep negara, maka Telkom tdk akan bermain atau bersaing level rendah seperti sekarang. Tetapi dia akan bermain sebaga backbone atau tol broadband nasional yg tak tertandingi. Semua trafik akan lewati tol nasional Telkom sehingga tidak bingung lagi mengejar revenue dari trafik transit interkoneksi”, ujar Nonot.
Mantan anggota BRTI menegaskan bahwa selama ini Telkom meributkan bisnis transit interkoneksi yg remeh temeh. Kalau Telkom fokus menjadi penyedia backbone nasional maka tidak akan ada lagi keributan interkoneksi dan kegaduhan seperti saat ini, imbuh Nonot.
“Dengan fokus ke jaringan backbone, maka semua trafik dari operator lain, baik selular maupun ISP yang jumlahnya ratusan itu, akan melewati jalan TOL Telkom. Tidak hanya transit, tapi menetap 24/7. Telkom tinggal menetapkan margin yang dimaui”, kata Nonot.
Jika Telkom bisa fokus ke bisnis barunya itu, maka setidaknya ada enam manfaat yang dapat diperoleh. Yakni, impor perangkat berkurang, kinerja usaha lebih sehat, tidak boros devisa, gelar akses lebih ramai, mempercepat manfaat broadband, dan program e-Jokowi bisa segera.
